Opini
Angka Pengangguran Tinggi, Kapitalisme tak Bisa Diharapkan
Oleh: Khadiah, S. Si
(Freelance Writer)
TanahaRibathMedia.Com—Ancaman membludaknya angka penggangguran di tanah air di depan mata. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7,99 juta jumlah pengangguran per Februari 2023 atau setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja (cnnindonesia.com, 5/5/2023). Angka ini terbilang tinggi pada hal data yang dirilis masih di awal tahun 2023.
Angka yang sama juga dialami oleh lulusan SMA dan SMK. Di tahun 2022 saja angkanya telah mencapai 8,47 persen dan 9,42 persen (tempo.co, 21/2/2023). Padahal lulusan SMK output pendidikannya adalah tenaga kerja siap pakai. Era industrialisasi yang saat naik daun tak mampu mengakomodir lulusan SMK. Begitu pun yang dialami oleh lulusan SMA, bahkan nasibnya lebih terpuruk lagi.
Kerasnya persaingan dunia kerja membuat sebagian masyarakat harus hidup dalam keprihatinan. Efeknya angka kemiskinan dan kriminalitas pun semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 7,53 persen, sedangkan angka kriminalitas tahun 2022 mencapai 276.507 perkara atau 31,6 kejahatan setiap jamnya (dataindonesia.id, 3/1/2023).
Angka ini setidaknya menunjukkan bahwa sistem hari ini telah gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Ini merupakan amanah dan tanggung jawab bagi para pemimpin. Era industrialisasi yang saat ini marak tidak mampu menampung lulusan SMA dan SMK. Jika pun tertampung, keduanya hanya sebagai tenaga kerja murah yang bergaji kecil. Inilah dilema yang dihadapi oleh sebagian masyarakat saat ini. Kurikulum pendidikan tidak mampu mencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Kurikulum yang ada lebih condong kepada pesanan pengusaha atau oligarki yang menghendaki tenaga kerja murah dan kualitas seadanya, namun resiko pekerjaan yang dihadapinya besar bahkan mengancam jiwa.
Inilah karakter kapitalisme, di mana industrialisasi yang ada mengikuti kemauan dari pengusaha atau oligarki demi keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya, solusi tuntas yang diharapkan dalam mengatasi efek dari angka pengganguran tinggi sulit diperoleh.
Untuk itu, satu-satunya solusi yang bisa mengatasi problematika ini hanyalah sistem Islam bukan yang lain. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki aturan yang khas yang terpancar dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Aturan tersebut berupa syariat Islam yang datang dari Allah Swt..
Dalam sistem Islam, negara harus berperan sebagai pengurus dan penjaga umat. Jaminan kesejahteraan dalam bingkai syariat Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni ekonomi, sosial budaya, politik, kesehatan dan pendidikan.
Negara harus berperan dalam memberikan pemahaman Islam kepada laki-laki tentang kewajibannya dalam bekerja untuk keluarganya. Pemahaman Islam tersebut akan membentuk mereka sehingga memiliki kepribadian Islam, juga keterampilan atau skill guna mendukung mereka dalam bekerja. Semua itu diberikan oleh negara dengan murah bahkan gratis. Bahkan, negara wajib menyediakan dan membuka lapangan pekerjaan. Pengawasan wajib dilakukan oleh negara untuk mencegah penyimpangan yang terjadi dan tidak sesuai dengan syariat Islam.
Sumber daya alam yang dimiliki, dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarya untuk kepentingan umum. Segala fasilitas yang menunjang pengelolaanya disiapkan oleh negara. Bagi anggota masyarakat yang tidak mampu bekerja atau sakit atau cacat, maka negara memberikan santunan kepada mereka agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.
Inilah beberapa solusi dalam sistem Islam yang diterapkan oleh sebuah institusi Khil4f4h Islam. Dengan sistem inilah akan dihasilkan kepala negara yang benar-benar berperan sebagai pengurus dan penjaga umat. Dengan begitu kesejahteraan seluruh masyarakat akan tercapai di dunia dan akhirat kelak.
Wallahu a’lam.
Via
Opini
Posting Komentar