Jaga Attitude Ketika Berkomentar di Ranah Publik

TanahRibathMedia.Com—Seorang peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (APH) menjadi viral setelah dirinya berkomentar berisi ancaman kepada Muhammadiyah terkait penetapan Idulfitri 1444 H (detiknews.com, Rabu, 26/04/ 2023).

Sungguh, komentar yang dikeluarkan oleh seorang peneliti yang seharusnya lebih teliti dan bijak malah berisi komentar yang sama sekali tidak mencerminkan keintelektualannya.

Isinya lebih mengarah pada unsur kebencian alias mengandung islamofobia yang seakan-akan umat Islam itu selalu dilekatkan dengan intoleransi dan selalu membuat kegaduhan. Padahal jelas-jelas dialah yang melakukan kegaduhan baru di saat kaum muslim sudah terbiasa dari tahun ke tahun menghadapi perbedaan dalam penentuan awal dan akhir Ramadan.

Pernyataan seperti ini tidak patut ke luar dari mulut seorang pejabat negara yang semestinya menjadi contoh bagi rakyat dalam hal tingkah laku dan tutur katanya.

Bukankah di negara yang katanya menganut sistem demokrasi ini mengakui adanya perbedaan pendapat dan itu dilindungi oleh undang-undang? Tapi kenapa sekarang terkesan hukum itu hanya berpihak pada yang berkuasa?

Tidak hanya itu, dia juga menjelekkan ormas Islam (HaTeI dan eFPeI) yang tidak tahu menahu terkait hal ini dan tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa pula kedua ormas itu yang selalu disudutkan, bukankah mereka tidak pernah melakukan korupsi uang rakyat, menjual BUMN dan hal-hal yang merugikan negara? Lalu di mana letak kesalahannya, sehingga selalu dikait-kaitkan. Apa sebenarnya yang diinginkan dan direncanakan?

Ironisnya lagi, setelah komentarnya menjadi viral dan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, APH dengan mudahnya meminta maaf dan ormas NU pun dengan entengnya mengatakan, "Karena masih dalam suasana lebaran maka lebih baik dimaafkan saja," ujar Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umarsyah (Fajar.co.id, 26/04/23).

Sungguh miris, untuk perkara sebesar ini umat Islam khususnya Muhammadiyah harus memaafkan begitu saja, lalu di mana keadilan itu didapat? 

Dari sumber yang sama, terkait pernyataan Ketua Pengurus Besar NU tersebut juga ditanggapi oleh tokoh NU sendiri yaitu Noval Assegaf yang mengatakan bahwa Ustaz Maaher sendiri merupakan tersangka kasus penghinaan terhadap ulama NU, Habib Luthfi bin Yahya, sehingga Ia ditetapkan menjadi tersangka usai cuitannya di Twitter, sehingga pada tanggal 3 Desember 2020 ia ditangkap, dan ditahan sejak 4 Desember 2020. Lalu pada Februari 2021 meninggal dunia di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Lalu mengapa untuk kasus APH ini tidak diberlakukan hal yang sama? Ada apa dengan hukum kita saat ini? Yang terkesan berat sebelah dan lebih mudah memaafkan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Bukankah keadilan milik semua rakyat? Terlebih lagi APH seorang ASN yang digaji dari uang rakyat pula.

Oleh karena itu, jika kita semua menginginkan ketentraman dan ketenangan dalam bermasyarakat maka negara harus menindak tegas setiap warga negara yang berusaha membuat kegaduhan dengan mencoba memecah belah persatuan umat dan tidak bersikap berat sebelah ketika oknum yang melakukannya merupakan bagian dari aparatur negara.

Lebih dari itu biasakan untuk selalu cek dan ricek terhadap permasalahan yang terjadi, tidak berasumsi sendiri sehingga langsung menyimpulkan bahwa organisasi ini dan itu sesat serta berbahaya tanpa memberi mereka kesempatan untuk melakukan penjelasan terhadap apa yang dituduhkan.

Bukankah ciri masyarakat yang beradab dan memiliki pemikiran yang tinggi adalah masyarakat yang selalu mengedepankan saling menghargai dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi? Tidak main hakim sendiri tanpa klarifikasi.

Semoga masyarakat Indonesia semakin hari semakin cerdas dan menjaga attitude dalam berpendapat dan bersikap, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah kristis multidimensi yang mendera negeri ini.

Begitu pula negara, seharusnya berperan dalam melindungi masyarakat dari kegaduhan yang bisa memecah belah persatuan umat, bukan malah terkesan membela salah satunya hanya karena yang melakukan kegaduhan itu merupakan bagian dari aparatur negara.