Bansos Salah Sasaran, Pengentasan Kemiskinan Dipertanyakan

TanahRibath.Com—Isu kemiskinan terus diperbincangkan. Kondisi masyarakat yang kian memburuk menjadi bukti bahwa kehidupan saat ini makin terpuruk. 

Menyoal dana bantuan sosial, ditengarai program ini merupakan program andalan yang hampir selalu dilakukan pemerintah di setiap kondisi. Misalnya, saat harga sembako naik, saat menjelang hari raya, atau saat menjelang proses pemilihan pemimpin. Namun sayang, meskipun bantuan sosial sering dilakukan, hasilnya tak mengubah buruknya tingkat kemiskinan di masyarakat. 

Usut punya usut, ternyata pendataan penerima bantuan sosial tak memiliki profesionalitas. Lagi-lagi, Kementrian Sosial menemukan daftar penerima bantuan sosial yang sebetulnya tak berhak menerima bantuan. Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebutkan sistem penerimaan bantuan sosial masih buruk (republika.co.id, 15-6-2023). Stranas PK pun menilai pengisian data diisi asal-asalan, karena diduga ada ribuan pemilik perusahaan, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (republika.co.id, 15-6-2023). Bahkan tak sedikit juga petinggi perusahaan yang masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (jawapos.com, 16-6-2023).

Tak tanggung-tanggung, Kementerian Sosial pun mendeteksi ada 10.249 keluarga penerima manfaat penerimaan bansos yang tak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos (jawapos.com, 16-6-2023). Data-data tersebut terdeteksi melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkum HAM setelah dilakukan padanan data penerima bansos oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Di antara nama-nama yang terdaftar ternyata ada yang berposisi sebagai pejabat direksi atau pemimpin perusahaan tertentu. Alhasil, semua data-data tersebut dibekukan terlebih dahulu atas perintah kebijakan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. 

Semua masalah ini timbul sebagai akibat dari minimnya koordinasi antar lembaga. Demikian ungkap koordinator pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan. Selain itu, dia juga menyebutkan tak jarang para pengusaha mencatut nama orang lain untuk menyamarkan sejumlah aset yang dimilikinya. 

Buruknya pendataan rakyat yang tak mampu tampak tak profesional. Kecurangan data masih menjadi cara licik yang terus dipermainkan. Akhirnya, pembagian bantuan sosial tak tepat sasaran. Masalah kemiskinan jauh dari penyelesaian.

Kemiskinan makin menjadi dalam sistem demokrasi kapitalisme. Hal ini pun diperparah dengan buruknya kepemimpinan. Pemimpin yang ada hanya mendahulukan kepentingan pribadi. Namun, abai pada kepentingan masyarakat yang sejatinya adalah amanah dalam kepemimpinannya. Inilah kezaliman nyata yang dipertontonkan sistem kapitalisme. Tak amanah mengurusi setiap kepentingan masyarakat. 

Jelaslah, pengentasan kemiskinan dalam sistem rusak ini hanyalah angan-angan belaka. Para penguasa pun lebih memilih para kapitalis pemilik modal ketimbang kepentingan rakyatnya. Faktanya, bantuan sosial yang seharusnya diperoleh oleh rakyat tak mampu justru dibagikan kepada para pihak mampu pemilik modal. Sungguh tidak adil. Memprihatinkan. 

Hal ini pun menunjukkan tak ada upaya serius dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang kian sistemik. Tak hanya itu, pemerintah pun tak menindak tegas pada setiap pihak yang menyalahgunakan dana bantuan. Pemimpin yang lahir dari sistem kapitalisme demokrasi bukanlah kriteria pemimpin yang mendapatkan kepercayaan utuh dari rakyatnya. Namun, lebih banyak didukung oleh kampanye masif yang membutuhkan anggaran besar. Dana besar ini tentu saja berasal dari para kapitalis, pemilik modal. Inilah sebab utama dibutuhkannya dana besar oleh para pemimpin negeri. Yakni untuk mengembalikan "utang" biaya menjadi pemimpin. Akhirnya, kepentingan rakyat pun tersisihkan oleh kepentingan pribadi dan segelintir golongan tertentu. Pemimpin pun menjadi lalai dan abai. 

Sistem Islam adalah satu-satunya sistem yang amanah mengurusi kepentingan umatnya. Dan setiap pemimpin menyadari bahwa setiap kepentingan umat adalah kewajiban yang harus dipenuhi. 

Rasulullah saw. bersabda, 

"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR Muslim)

Islam memerintahkan agar setiap pemimpin bersikap amanah. Amanah pada setiap tanggung jawab yang dipikulnya. Termasuk kewajiban yang harus amanah dalam pendataan rakyat miskin agar bantuan sosial mampu tersalurkan sesuai sasaran.

Pemimpin yang lahir dalam sistem Islam dipastikan pemimpin yang memiliki iman, takwa kepada Allah Swt.. Tak hanya itu, sistem Islam pun menjamin tak adanya kecurangan dalam setiap pemenuhan kepentingan umat. Oleh karena setiap pemimpin menyadari bahwa setiap kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hari hisab kelak. 

Institusi dengan dasar sistem Islam, dalam wadah Khil4f4h memastikan bahwa setiap kepentingan umat wajib terpenuhi optimal. Hanya sistem Islam-lah yang mampu dijadikan sandaran pengentasan kemiskinan, karena Islam menetapkan bahwa umat adalah amanah bukan beban.