Hilirisasi Pangan Asal Ternak, Ilusi Kesejahteraan Peternak

TanahRibathMedia.Com—Di tengah kabar kasus korupsi yang dihadapi Kementerian Pertanian (Kementan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menggagas sebuah ide dalam program kerja Kementan, yaitu hilirisasi pangan asal ternak. Sebagaimana diberitakan pada laman ekonomi.republika.co.id pada (22-9-2023), mentan SYL mengajak para peternak Indonesia untuk memperkuat hilirisasi pangan asal ternak sebagai kekuatan utama masa depan bangsa. Pesan tersebut disampaikan pada puncak peringatan bulan bakti peternak dan kesehatan hewan ke 187 di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Seolah tak pernah habis kita menceritakan potensi alam Indonesia yang luar biasa. Contohnya ketika membahas sektor pertanian dalam arti luas, ternyata produk yang menjadi unggulan bukan hanya dari sektor tanaman pangan, tetapi juga dari sektor peternakan. Potensi ternak negeri ini tersebar di hampir seluruh provinsi mulai dari Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, NTB, NTT, Bali, dan yang menjadi sentra sektor peternakan ada di wilayah Jawa Tengah. 

Mungkin bagi sebagian kalangan, istilah hilirisasi pangan asal ternak belum begitu familiar. Hilirisasi pangan asal ternak adalah suatu proses atau strategi negara untuk meningkatkan nilai tambah produk ternak. Dengan hilirisasi, komoditas yang biasanya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku, sekarang harus diolah terlebih dahulu menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harga jual, dengan harapan dapat memperbaiki perekonomian peternak.

Sepintas program tersebut tampak baik. Namun, bila dicermati lebih mendalam, tujuan dari program hilirisasi pangan asal ternak ini diragukan dapat terwujud. Pasalnya, setiap program unggulan pemerintah tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang dijalankan negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme. 

Sistem ekonomi kapitalisme memosisikan pemerintah hanya berperan sebagai regulator. Maksudnya, setiap program pembangunan yang digagas pemerintah, peran pemerintah hanya menjadi penghubung antara rakyat sebagai objek pembangunan dan perusahaan korporasi sebagai pihak yang memiliki modal besar, teknologi canggih dan menguasai sektor hulu. Tak terkecuali di bidang ternak. Setidaknya ada 4 perusahaan besar yang menguasai sektor hulu penyedia pakan ternak, yaitu PT Chareon Pokphand Indonesia Tbk, PT Malindo Feedmill, PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Saat ini peternak sangat bergantung terhadap keberadaan pabrik-pabrik industri tersebut. Sebab, untuk dapat menghasilkan produk yang berkulitas, peternak harus memperhatikan faktor-faktor penentu, tumbuh kembang ternak, sesuai dengan produk ternak yang dikendaki (daging, telur, susu, kulit, dll). Paduan yang tepat antara pakan hijauan dan pakan konsentrat berpengaruh pada kualitas produk ternak. Untuk pakan hijauan, mungkin jenis pakan ini tidak terlalu membutuhkan biaya besar dalam mendapatkannya. Namun, untuk pakan konsentrat yang sudah terukur kandungan gizinya, nyatanya peternak negeri ini masih harus mengeluarkan biaya yang tinggi dalam mencukupi kebutuhan pakan ternaknya. Hal ini sebagai dampak dari penguasaan industri pakan ternak oleh pihak swasta, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Teori ekonomi kapitalisme mengajarkan setiap perusahaan dalam menjalankan prinsip usahanya dengan penggunaan biaya minimal untuk meraih keuntungan maksimal. Oleh karenanya, sangat jarang dijumpai produk hasil industri memiliki harga yang murah.

Di sisi lain, lemahnya penguasaan modal peternak juga menjadi masalah tersendiri. Dengan dalih mendorong kemampuan peternak di sektor permodalan, tak jarang pemerintah mengarahkan peternak untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan yang sudah ditentukan pemerintah. Peternak harus membayar bunga sebagai konsekuensi dari modal yang dipinjam. Ibarat istilah “no free lunch”, lagi-lagi yang diuntungkan adalah pihak swasta. 

Pelaksanaan program hilirisasi pangan asal ternak tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain permasalahan biaya produksi ternak dan permodalan, standarisasi pangan asal ternak menjadi persoalan berikutnya. Berbicara mengenai barang ekspor, tentunya peternak lokal harus mampu bersaing dengan produk negara-negara lain. Hal tersebut membutuhkan persiapan yang besar mulai dari riset produk olahan, teknologi pembuatan produk olahan, sampai pada promosi produk olahan. Langkah-langkah tersebut harus dilalui sebagai syarat persiapan produk tujuan go international dan pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Bagi masyarakat awam, program yang ditawarkan Menteri Pertanian terkesan menjanjikan. Hanya saja dengan suasana perekonomian saat ini, bisa dipastikan peternak lokal akan terseok. Jangankan mengikuti program hilirisasi pangan asal ternak, mempertahankan jumlah ternak dengan kualitas baik saja sudah terkategori bagus. Beginilah kondisi masyarakat yang terurusi dengan sistem buatan manusia yang senantiasa mengedepankan hawa nafsu dan sifat rakus tanpa kendali. Sistem ini hanya mampu menyejahterakan sekelompok kecil manusia dengan mengorbankan kualitas hidup mayoritas masyarakat. 

Islam telah menggariskan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah untuk mengurusi seluruh urusan umat, memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan yang lebih utama adalah menjaga mereka tetap dalam ketaatan kepada Allah Swt.. Tugas ini bukanlah aktivitas yang ringan. Kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tetapi sampai akhirat. Rasulullah saw. mengingatkan dengan tegas sebagaimana yang tertuang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim “Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan surga baginya.”

Berbekal keimanan yang kuat kepada Allah dan hari pembalasan, seorang pemimpin umat akan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan wewenangnya. Dia akan memastikan manfaat kekayaan negara mampu mencapai seluruh warga negara. Untuk kepentingan ketahanan pangan, seorang pemimpin harus mempunyai rancangan strategis. Kebijakan yang diberlakukan tidak boleh membuat kewenangan sebuah negara tergadaikan. Negara harus mengelola sendiri sektor-sektor hulu yang bersifat stategis dan haram hukumnya diserahkan kepada pihak swasta.

Dengan begitu, program-program yang menjadi strategi pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan negara tidak menjadi beban baru bagi rakyat. Hal tersebut meniscayakan adanya kerja sama yang baik antara pemimpin dan rakyatnya. 

Ketika memberlakukan kebijakan ekspor pun, negara harus terlebih dulu memastikan terpenuhinya kebutuhan seluruh warga negara dalam kualitas yang baik. Demikianlah Islam mengatur ekomoni dengan sangat rapih, sampai pada tataran penjagaan seseorang menguasai hak milik orang lain. Dengan makin mengkaji Islam, kita akan mendapati bahwa tidak ada sistem ekonomi yang mampu mendistribusikan kekayaan dengan adil kecuali sistem yang datangnya langsung dari Sang Pencipta.