Harga Beras Melambung Tinggi, Bukti Gagalnya Negara Menjamin Kebutuhan Pangan Dalam Negeri

TanahRibathMedia.Com—Masyarakat harus kembali merasakan beban dengan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, termasuk beras. Mengutip dari laman cnbcindonesia.com (05-02-2024), setahun terakhir harga beras terus mengalami kenaikan tinggi, bahkan kenaikan harga beras di tahun 2023 nyaris 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, harga beras saat ini sedang membuat bahagia para petani, karena setidaknya para petani bisa bernafas sejenak dengan harga gabah yang tidak ditekan murah. Maka, menurutnya jika harga dikembalikan ke harga 10.000 (per Kg) maka kasihan para petani. Ia justru mempertanyakan kenapa maunya (harga beras) diturunkan? Ia juga menyampaikan jika harga beras mau Rp10.000 berarti harga gabahnya harus di bawah Rp5.000.

Pemerintah juga tidak menafikan bahwa saat ini biaya produksi tanam padi, harga pupuk, biaya input, ditambah currency rate juga semakin mahal. Oleh karenanya, menjadi tidak mungkin jika mengharapkan harga beras turun tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Pemerintah berdalih naiknya harga beras dipengaruhi karena adanya cuaca ektrem seperti El Nino yang menyebabkan produksi beras, nilai tukar rupiah yang melemah, dan termasuk adanya dampak perang Rusia-Ukraina yang belum tersolusi. 

Sementara itu, kelangkaan beras terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menyebabkan melambungnya harga beras di pasaran, dilansir dari katadata.co.id (11-02-2024), dari sidak di Pasar Cihapit, KPPU menemukan kenaikan harga komoditas beras premium secara rata-rata sebesar 21,58% menjadi Rp 16.900/kg. Padahal HET beras premium sebesar Rp 13.900/kg sebagaimana telah ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sedangkan beras medium mengalami kenaikan sebesar 28,44% dari HET sebesar Rp 10.900/kg menjadi Rp 14.000/kg. 

Faktanya, kenaikan harga bahan pokok tidak hanya terjadi pada komoditas beras saja, melainkan juga pada komoditas gula konsumsi dan cabai keriting. Terlebih jelang Ramadan, seolah sudah menjadi rutinitas yang terpola bahwa harga kebutuhan pokok pasti mengalami kenaikan. Sudah pasti hal ini akan semakin memberatkan rakyat. 

Setelah pemerintah resmi mengambil keputusan untuk impor beras pada beberapa tahun yang lalu, nyatanya harga beras masih mahal dan terus mengalami kenaikan. Melambungnya harga beras di tengah keran impor yang besar-besaran jelas menunjukkan gagalnya pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Padahal, menjamin kebutuhan rakyat merupakan kewajiban negara.

Jika dicermati, solusi impor yang ditempuh untuk mengatasi stok pangan dan stabilitas harga pangan nasional merupakan langkah pragmatis pemerintah yang tidak solutif. Alih-alih memberikan solusi tuntas, yang ada hanya menambah beban rakyat.

Adapun salah satu penyebab naiknya harga beras juga diakibatkan rusaknya rantai distribusi beras yang hari ini dikuasai oleh sejumlah pengusaha (ritel), termasuk  adanya larangan bagi petani untuk menjual langsung ke konsumen. Penguasaan distribusi beras oleh pengusaha ini memungkinkan terjadinya permainan harga,  penahanan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha, yang tentu merugikan petani. 

Kondisi itu terjadi akibat penerapan sistem kapitalisme liberal. Sistem ini menjadikan negara melakukan perannya seminimal mungkin, alhasil kebijakan yang dibuat pemerintah untuk rakyatnya terkesan setengah hati, bahkan mirisnya kebijakan yang ada justru cenderung memihak pada kepentingan korporasi. 

Pengaruh korporasi dalam memainkan sektor pertanian bisa kita lihat dari mahalnya harga pupuk, harga benih, serta sarana dan prasarana pertanian. Sampai di sini siapa yang pantas disalahkan? 

Sistem kapitalisme telah melegalkan penguasaan yang dilakukan oleh korporasi terhadap sektor pertanian atas nama kebijakan pemerintah. Sistem kapitalisme juga membuka celah seseorang melakukan aktivitas monopoli dan menimbun pasokan beras atau kebutuhan pokok lainnya. Di sini, rakyatlah yang paling menderita, termasuk para petani di dalamnya. 

Sistem ekonomi kapitalisme yang menjujung tinggi liberalisasi ekonomi memiliki pemahaman bahwa setiap orang berhak menguasai dan mengelola apapun termasuk hutan yang merupakan penyangga ekosistem. Hal ini diperparah dengan legalisasi yang diberikan pemerintah. Alhasil,  terjadi deforestasi, alih fungsi lahan, dan ekploitasi SDA yang dilakukan demi kepentingan bisnis korporasi yang berdampak besar pada kerusakan lingkungan dan iklim seperti banjir dan cuaca ekstrem (seperti El Nino).

SDA Indonesia memiliki potensi besar jika diperuntukkan untuk lahan pertanian. Namun, alih-alih memajukan sektor pertanian dalam negeri, pemerintah justru lebih memilih solusi pragmatis seperti impor beras yang hanya menguntungkan para oligarki dan para pengusaha importir. 

Oleh karena itu, permasalahan pangan seperti yang terjadi di atas tidak akan pernah tuntas jika masyarakat masih berpegang teguh pada sistem rusak kapitalisme sekuler. Saatnya umat mencari sistem sahih yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Islam sebagai agama sekaligus sebuah ideologi memiliki aturan sempurna dan paripurna. Islam mampu menuntaskan segala macam permasalahan yang ada saat ini, termasuk masalah mahalnya harga beras dan permasalahan pangan lainnya. 

Terlebih, pemimpin dalam Islam sadar betul bahwa kekuasaan yang mereka miliki adalah amanah yang kelak dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam hadisnya, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya..." (HR Bukhari: 2278).

Pemimpin dalam sistem Islam (khail4f4h) yang dipimpin seorang pemimpin atau khalifah akan menjalankan fungsinya sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, khalifah akan berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi hak-hak rakyat, termasuk dalam menjamin kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Negara dalam sistem Islam (khil4f4h) menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai satu kewajiban negara, negara wajib menjamin kesejahteraan individu per individu. 

Islam memandang masalah pangan termasuk pada salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat. Beras sebagai kebutuhan pokok merupakan salah satu komoditas strategis yang wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya. Selain itu, negara juga akan mengatur perdagangan dalam negeri termasuk beras dan membiarkan harga ditetapkan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Negara melarang keras swasta memonopoli rantai produksi dan distribusi pertanian. 

Negara Khil4f4h akan memastikan stok pangan aman dan bisa diperoleh rakyat secara mudah dan terjangkau. Oleh karenanya, Khil4f4h wajib mewujudkan swasembada pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan sektor pertanian dengan membangun industri pengolahan hasil pertanian. Dengan begitu, akan memudahkan para petani lokal untuk mengolah hasil pertaniannya dalam jumlah besar.

Khil4f4h akan melakukan intensifikasi pangan dengan menggunakan teknologi termutakhir sebagai bentuk dukungan bagi para petani lokal. Misalnya, dengan penggunaan pupuk terbaik, membangun irigasi, pemeliharaan, penyuluhan, dan penggunaan bibit unggul, serta membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi para petani. Selain itu, untuk meningkatkan hasil pertanian, Khil4f4h juga akan memperluas lahan yang ada, dengan cara membuka lahan baru dan menghidupkan lahan mati. Negara Khil4f4h akan memberikan bantuan berupa modal bagi para petani yang kekurangan atau bagi para petani yang tidak memiliki modal untuk bertani, baik berupa lahan, benih, pupuk, dll. 

Berbeda dengan negara kapitalisme, negara Khil4f4h bukan hanya sebagai regulator, melainkan 'pelayan umat', yang akan memastikan kebutuhan pangan dapat diakses oleh seluruh rakyat. Demikianlah mekanisme Khil4f4h dalam menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya.

 Wallahu a'lam bi ash-shawab.