Situasi Politik Berantakan, Jangan Dipertahankan

TanahRibathMedia.Com—Hari-hari pasca pemilu sudah tersuguh dalam ruang baca. Kerap kali kita mendengar pemberitaan yang memprihatinkan, adanya tim sukses capres, cawapres dan caleg yang mengalami gangguan mental karena hasil pemilu yang tak sesuai harapan.

Aksi mereka pun beragam mulai dari meminta kembali uang yang telah berikan hingga yang viral beberapa waktu lalu caleg yang mencabut kembali bantuan paving block sebagaimana yang diberitakan oleh Tempo. 

Dampak-dampak negatif dari politik transaksional (berorientasi pada uang dan keuntungan) dalam sistem politik demokrasi sudah tidak terelakkan lagi.  Nyata juga di depan mata kita, banyak caleg-caleg yang dikader dan diorbitkan secara prematur, orang yang baru direkrut mudah saja melenggang menjadi pimpinan partai dan bacaleg. Modal utama dengan figur kalangan keluarga yang punya jabatan mentereng atau punya kekayaan yang berlimpah atau punya wajah yang glowing dan tenar di dunia hiburan. Proses kaderisasi yang terkesan kejar tayang dan karbitan, semata hanya untuk mendongkrak suara dan dukungan, bukan proses yang standar dan alamiah untuk menyiapkan kader-kader yang sadar betul akan perannya di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, pendidikan politik untuk warga masyarakat hanya cenderung untuk kepentingan pemilu bukan dengan tujuan membangun kesadaran politik dalam dan luar negeri untuk jangka panjang, menyiapkan individu dan masyarakat yang berani melakukan koreksi dan menyampaikan aduan ketika nantinya terjadi penyimpangan.

Keberadaan parpol pun hanya turun dan merangkul rakyat menjelang pemilu, setelah itu parpol hilang entah kemana. Bagaimana mungkin dengan kondisi demikian akan muncul masyarakat yang sadar politik dan kritis dalam merespon kebijakan, terlebih demonstrasi menyuarakan pendapatpun banyak yang dibumkam.

Fakta-fakta kerusakan tersebut kalau diuraikan lagi tentu akan lebih banyak yang mengemuka. Lantas apakah kondisi-kondisi demikian masih perlu dipertahankan ? Kondisi yang ada tentu amat jauh berbeda dengan masa-masa pemerintahan Islam. 

Islam tidak hanya digunakan dalam tataran membanguan ketaatan individu tetapi juga masyarakat dan negara.

Kesadaran untuk menanggung dan mengurusi umat yang pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, membuat para pemangku jabatan tidak tergila-gila akan jabatan apalagi ingin menumpuk kekayaan. Lihatlah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ingin mengambil gajinya bulan depan ke Baitul mal dengan tujuan membelikan baju lebaran untuk putrinya karena tidak memegang uang, namun mengurungkan niatnya setelah dinasehati menterinya Muhazim, pengurus Baitul mal. "Kenapa wahai Amirul Mukminin, apakah anda bisa menjamin bulan depan anda masih hidup?" tanya Muhazim.

Mendengar nasihat tersebut Umar pun beristighfar dan berpamitan pulang. Sepulangnya ke rumah, putrinya pun bertanya kembali tentang baju barunya, sambil memeluk putrinya, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Maukah kau bersabar anakku, jika kau ingin bersama ayahmu di surga. Kalau tidak, engkau akan mendapati ayahmu di neraka."

Keberadaan partai atau kelompok pada masa pemerintahan Islam akan tetap eksis, dalam rangka menyampaikan muhasabah (koreksi) kepada penguasa. Proses kaderisasi dan pembinaan dilakukan secara alamiah dan terstruktur, untuk menyiapkan kader-kader negarawan yang paham hukum syariat dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Sadar dengan fiqrah (pemikiran) dan thariqah (metode) dalam mengemban ideologi Islam serta saling terikat dengan ikatan akidah Islam, terikat dengan pemikiran dan ideologi yang diembannya. Sekelas tokoh masyarakat bahkan orang ternama sekalipun yang ingin masuk ke dalam partai Islam harus melalui proses pembinaan intensif dan berkelanjutan, agar betul-betul memahami pemikiran dan gagasan partai yang hendak diserukan ke tengah-tengah umat. Orientasi perjuangan semata-mata untuk menyerukan amar ma’ruf nahi munkar, rela berkorban waktu, harta dan tenaga. Tanpa imbalan balas budi dan uang, semata hanya mengharapkan keridhoan Allah Swt.  

Pendidikan politik dalam pemerintahan Islam juga akan dilakukan oleh partai politik melalui proses pembinaan khusus dan umum. Berdakwah di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar sadar dengan perannya sebagai warga negara. Sehingga jika terjadi penyimpangan kebijakan oleh penguasa, masyarakat berani untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Maka terciptalah kondisi masyarakat yang senantiasa mendapatkan keberkahan karena masyarakat dan penguasanya terikat dengan syariat Allah Swt..