Direktur Siyasah Institut: Skema Tapera, Negara Ingin Berlepas Tanggung Jawab terhadap Rakyat

TanahRibathMedia.Com—Menyikapi skema Tapera, Direktur Siyasah Institut, Ustaz Iwan Januar, menilai bahwa negara ingin berlepas tanggung jawab terhadap rakyatnya. 

"Bila melihat skema Tapera yang dipaparkan pemerintah, ada hal yang bisa disimpulkan kalau negara ingin berlepas diri dari tanggung jawab membantu rakyat memiliki rumah yang layak," tuturnya kepada Tanah Ribath Media, Senin (03-06-2024).

Menurut data Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), kata Iwan, ada 81 juta warga Gen Milenial yang tidak punya hunian sendiri. Ada 15,5 juta warga tidak punya hunian yang layak. Mereka butuh solusi nyata agar bisa memiliki rumah, tetapi bukan dengan Tapera. Karena Tapera itu rakyat mensubsidi rakyat, seperti BPJS. Bukan negara yang membantu rakyat

Menurutnya skema Tapera adalah hal yang mustahil bagi rakyat yang ingin memiliki rumah. 

"Skema kepemilikan rumah yang musykil alias rasanya mustahil karena tabungan mereka tidak akan cukup walaupun sampai pensiun. Kalaupun mau disubsidi, lalu bagaimana nasib warga yang masih berjalan proses pungutannya?" cecarnya.

Ini mirip skema Ponzi, lanjutnya, skema Tapera adalah skema penjualan yang dalam bahasa agama masuk kategori ghurur/tidak jelas. Rumahnya belum ada, tapi rakyat sudah ditarik pungutan.

Kemudian ia menjelaskan bahwa skema Tapera merupakan pungutan terhadap rakyat, yang dalam pandangan Islam merupakan bentuk kezaliman.

"Pungutan terhadap harta rakyat dalam pandangan Islam adalah kezaliman, sekalipun untuk tujuan kebaikan. Dalam Islam ada dharibah atau semisal pajak tapi hanya dipungut di saat kas negara krisis dan obyeknya hanya muslim yang kaya, serta bersifat temporal. Ketika krisis lewat maka dihentikan," terangnya.

Penyediaan rumah itu, imbuhnya, tanggung jawabnya pada dua pihak yaitu individu rakyat dan negara. Pemerintah, dalam hal ini bertanggung jawab memberi peluang ekonomi yang luas bagi rakyat, agar bisa hidup makmur, termasuk mampu memiliki perumahan.

Ustaz Iwan, sapaan akrabnya juga menekankan kepada pemerintah agar mencegah penguasaan lahan oleh segelintir orang. "Selain itu pemerintah harus mencegah terjadinya penguasaan lahan yang luas hanya oleh segelintir orang. Karena itu jadi salah satu penyebab mahalnya harga lahan dan properti. Ini sudah monopoli dan kezaliman," tegasnya.

Umat harus melihat, ujarnya, bahwa ini sebagai masalah yang datang dari diterapkannya sistem ideologi kapitalisme. Negara semangat pajaki rakyat, tapi berperan minim dari mensejahterakan rakyat. 

Terakhir, ia menghimbau kepada seluruh umat untuk kembali kepada syariat Islam yang mampu menjamin keadilan. "Saatnya umat kembali pada syariat Islam, karena hanya Islam yang mampu menjamin keadilan dan sekaligus kewajiban iman setiap muslim," pungkasnya. []Nur Salamah