Harga Beras Makin Mahal, Petani Untung?

TanahRibathMedia.Com—Bank Dunia mengungkapkan bahwa harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini harga beras dalam negeri konsisten tertinggi dikawasan ASEAN. Kepala perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk menilai tingginya harga beras ini terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif. 

"Kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian," ucap Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNCC) Nusa Dua, Bali Jumat (20-9-2024). 

Merangkum dari hasil survei pertanian terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari 1 dollar AS atau Rp 15.199,- per hari. Sementara pendapatan petani pertahun hanya mencapai 341 dollar AS atau Rp. 5.2 juta.

Survei ini juga menyoroti pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan/tanaman hortikultura. 

Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31 persen penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan, dan sayuran. Untuk itu, dia menyebutkan kenaikan harga beras seharusnya menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya Indonesia sendiri memiliki ambisi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. 

Menurut Carolyn, langkah awal yang perlu diambil adalah memastikan keterjangkauan harga pangan khususnya beras sebagai salah satu sumber gizi bagi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Harga beras di Indonesia dinilai melonjak dibandingkan negara lain. Salah satunya dipengaruhi biaya produksi beras yang meningkat di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani. Rachmi menuturkan, biaya produksi beras dalam negeri memang telah meningkat. Hal ini penting untuk memastikan petani juga mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertanian mereka. Harga gabah yang diterima petani bahkan melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memberikan keuntungan bagi mereka. 

Rachmi menambahkan, Nilai Tukar Petani (NTP) untuk tanaman pangan saat ini berada pada posisi yang baik, mencerminkan kondisi yang menguntungkan bagi para petani. Namun pemerintah perlu memastikan konsumen juga dapat mengakses beras dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. 

Semua kebijakan terkait pertanian yang condong pada pemilik modal tanpa mempedulikan nasib petani sejatinya merupakan buah penerapan sistem Kapitalisme. Sistem ini memposisikan negara sebagai regulator dan fasilitator saja. 

Negeri yang memiliki lahan pertanian yang subur dan luas seharusnya mampu menjamin ketersediaan kebutuhan pokok beras tanpa bergantung pada impor yang seringkali merugikan petani dan menyengsarakan rakyat. 

Nyatanya negara kapitalis abai akan hal ini tidak ada aktualisasi untuk menunjang optimalisasi kebutuhan pokok ini. Pertumbuhan produksi beras di Indonesia cukup lambat, bank dunia mencatat pertumbuhan produksi beras tumbuh dibawah 1% setiap tahunnya. 

Padahal pemerintah Indonesia konsisten mengucurkan pengeluaran untuk pertanian khususnya untuk pupuk subsidi namun pengeluaran tersebut tidak tercermin pada pertumbuhan produktivitas pertanian oleh karena itu harus dipahami persoalan utama mahalnya harga beras di negeri ini pengelolaan pangan disandarkan pada sistem kapitalisme memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk menguasai sektor pertanian demi mendapatkan keuntungan 

Hadits riwayat Muslim dari 'Aisyah ra., ia berkata aku mendengar Rasulullah Saw bersabda di rumahku ini: 

عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- يقُولُ في بيتي هَذَا: «اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئًا فَرَفَقَ بهم، فَارْفُقْ به

Hilangnya fungsi negara sebagai (ra'in) pengurus yang menjamin kesejahteraan rakyat dan petani. Beras sebagai kebutuhan pokok, salah satu komoditas strategis yang wajib dikelola negara. Politik Islam mewajibkan negara memenuhi kebutuhan pokok rakyat sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu negara akan melakukan pengelolaan pangan secara mandiri hingga harga pangan terjangkau oleh masyarakat. 

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw., 

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

 “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).