Persekusi Forum Tanah Air

(Pengusaha Muslimah) 

TanahRibathMedia.Com—Sekelompok orang membuat kerusuhan pada acara diskusi Forum Tanah Air yang diselenggarakan oleh Refly Harun. Para oknum tersebut memaksa membubarkan acara dan menurunkan banner yang terpasang. Tidak jelas maksud dan motif mereka melakukan tindakan tak terpuji itu. Namun, pihak kepolisian telah mengidentifikasi 10 orang pelaku yang terlibat dalam pembubaran paksa acara diskusi itu, dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. 

 Pengamat hukum tata negara Refly Harun meminta aparat untuk mengusut dalang atau mastermind dari aksi pembubaran diskusi Forum Tanah Air di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28-9-2024). Menurut Refly acara Forum Tanah Air tidak ada hubungan dengan sekelompok orang yang melakukan perusakan itu. Ini kelompok yang bisa digunakan oleh siapa saja, forum ini tidak ada hubungannya dengan hajat hidup mereka," kata Refly dalam acara dialog di Sapa Petang, Kompas TV, Ahad (29/9/2024).    

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal menyatakan, para pelaku akan segera ditangkap dan diproses secara hukum. "Ada 10 orang, sudah kami identifikasi dan ketahui nama-nama pelakunya," ujar Ade Rahmat, Sabtu (28-9-2024), dikutip dari Tribunnews. 

Acara ini pun menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak. Salah satunya Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dhahana Putra, yang mengecam tindakan pembubaran paksa forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9). Pembubaran yang terjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Padahal diskusi ini diperuntukkan pada tanah air tercinta Indonesia dikarenakan Indonesia  sedang mengalami krisis dari segala bidang.  Indonesia sekarang ini sedang dilanda deflasi. Daya beli masyarakat turun. Banyak pabrik di tutup dan belasan ribu  karyawannya di PHK. 

Belum lagi UU ekspor pasir laut dicabut sehingga para pejabat berlomba-lomba untuk ikut serta dalam menjalankan usaha ekspor pasir laut. Sehingga dibuatlah forum tanah air yang digagas oleh Refly Harun untuk memikirkan bagaimana nasib bangsa ini kedepannya. Apakah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat atau malah membuat karut--marut negara yang berdampak pada kesengsaraan rakyat. Para aktivis yang pakar dibidangnya masing-masing khawatir terhadap Indonesia saat ini yang semakin hari semakin merosot. Daya beli masyarakat berkurang drastis. Para oligarki semakin kaya. 

Lagi-lagi problematika kehidupan sekarang ini dampak dari diterapkannya sistem kapitalis-sekularisme yang mementingkan diri-sendiri dan korporasi. Orang yang paling banyak mempunyai modal yang akan menang dan diprioritaskan. Bahkan undang-undang negara pun bisa di beli dan  diatur sedemikian rupa demi kepentingan dan kenyamanan  korporasi untuk keuntungan  mereka semata. Pemerintah tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Mereka hanya peduli dengan kesejahteraan dirinya dan kelurganya sehingga mereka lebih mementingkan kesejahteraan para pemilik modal. 

Bukankah sejatinya para penguasa dipilih rakyat untuk mengelola sumber daya alam negara dan dikelola seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan undang-undang dasar tahun 1945. Tetapi janji tinggal janji, slogan-slogan anggota dewan perwakilan rakyat (DPR)  untuk menyejahterakan rakyat dan memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya ketika  mencalonkan diri hanya isapan jempol semata. Kenyataannya setelah menjabat menjadi anggota DPR, mereka lupa akan janiji-janji mereka. Bahkan mereka tidak peduli dan bersikap abai ketika rakyat berdemo di depan gedung DPR untuk meminta keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan di dalam sistem Islam memberi perhatian penuh kepada rakyatnya. Islam mengatur pemerintahan agar meriayah kepentingan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari dan Ahmad). 

Berdasarkan hal ini, jelas hanya Islam yang mampu menyelesaikan setiap persoalan umat.Islam membina rakyatnya agar berpikir cemerlang dan mendalam juga berani beramar ma’ruf nahi munkar sebagai upaya agar tetap berada di jalan Allah. Sebab, setiap individu akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya ketika di dunia, termasuk bagi seorang pemimpin. Jika tertutup pintu muhasabah (evaluasi) apalagi diketahui bukan menerapkan hukum syara jelas yang berdosa adalah seluruh kaum muslim.

Forum tanah air seharusnya diberikan ruang oleh pemerintah karena sejatinya forum ini sebagai diskusi untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa, bukan malah dipersekusi. Polisi yang menjaga acara tersebut pun terkesan diam melihat aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum tak dikenal.

Itulah mengapa Islam membangun kesadaran politik yang memunculkan pemahaman yang benar terkait politik, akan secara alamiah mendorong umat untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Para penguasa pun otomatis sadar akan kesalahannya dan segera memperbaiki diri sesuai dengan hukum syarak.

Islam  tidak membutuhkan negara yang hanya pencitraan kepada ummat karena semua aparat taat syariat juga professional dalam berkarya dan menjalankan amanah. Allah Swt. yang Maha mengawasi akan membuat kesadaran setiap individu untuk saling meringankan beban saudaranya agar sama-sama mendapat rida Allah. Negara sebagai penerap hukum syariat tak perlu bersusah payah mengotak-atik hukum demi kepentingan golongan,kelompok bahkan pribadi. Maka, patutlah kita mampu menjawab retorika Allah Swt. ini, "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS Al-Maidah:50).