Saatnya Pemuda Meninggalkan Demokrasi

TanahRibathMedia.Com—Pemuda adalah topik yang selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya, pemuda memiliki banyak sekali potensi dalam berbagai aspek. Terlebih lagi generasi Z. Generasi Z atau yang biasa disebut sebagai Gen Z adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai tahun 2012. Mereka tumbuh dalam era digital dan teknologi. 

Gen Z  lebih familiar dan terbiasa menggunakan teknologi daripada generasi-generasi sebelumnya. Mereka sering menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial. Hal inilah yang menjadi sorotan bebagai publik untuk merebut hati pemuda. Tidak terkecuali dalam dunia politik.

Sebagai kelompok yang persentasenya paling besar di Indonesia, jelas  pemuda memiliki pengaruh besar dalam berbagai hal. Hal ini mendapat perhatian spesial dari pakar ilmu politik universitas Andalas, professor Asrinaldi. Ia menyoroti bagaimana partisipasi  Gen Z dalam dunia politik. Ia berharap potensi yang Gen Z miliki dapat menjaga maupun memperbaiki kondisi demokrasi yang sudah mengalami kemunduran ini. 

Namun, professor Asrinaldi berpendapat dalam konferensi nasional yang bertema Indonesian’s Future Democracy (18-9-2024) bahwa akan susah mengharapkan perbaikan sistem demokrasi tanpa adanya bekal pengetahuan seputar politik (Tribunnews.com, 18-9-2024).

Di saat yang sama, ketua Apsipol, Iding Rosyiding, sedang membahas tentang fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia. Ia juga berharap agar kaum pemuda dapat menjadi agen perubahan demokrasi. Iding rosyiding menyebutkan salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah dengan ada reformasi dalam tubuh partai politik (Tribunnews.com 18-9-2024).

Democratic backsliding alias kemunduran demokrasi sudah menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Tidak sedikit yang mengharapkan agar potensi pemuda digunakan untuk memperbaiki kerusakan demokrasi. Meski sering dianggap sebagai generasi yang apatis terhadap politik, faktanya mereka menunjukkan pola keterlibatan yang berbeda.

Mereka mungkin tidak terlalu tertarik dengan politik formal, tetapi mereka selalu aktif dalam isu-isu sosial, seperti isu-isu lingkungan, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan lain sebagainya yang berdampak langsung dalam kehidupan mereka. Mereka lebih memilih untuk terlibat dalam gerakan sosial dari pada terlibat dalam sistem politik yang mereka anggap lamban dan tidak responsif.

Karena realitanya, sistem politik negeri ini alias politik demokrasi tidak berhubungan dengan perbaikan masyarakat. Sehingga hal tersebut membuat para pemuda malas berpolitik dalam bingkai demokrasi. 

Pemuda yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan dari fenomena kemunduran demokrasi, dengan adanya reformasi dalam tubuh partai politik, jelas adalah solusi yang menyesatkan. Sebab, kemunduran yang dialami demokrasi bukan karena orang-orang yang menjalankannya. Tetapi, karena demokrasi adalah sistem yang rusak yang menimbulkan berbagai kerusakan-kerusakan yang lain. 

Sudah sejak awal sistem ini diterapkan, penguasa silih berganti, tapi tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Hal ini, jelas-jelas menunjukkan bahwa demokrasi adalah sistem rusak yang sudah seharusnya ditinggalkan. Bukan malah dipertahankan dengan memperbaiki pola rekrutmen, kaderisasi maupun distribusi kader. 

Peran pemuda dalam dunia politik memang diperlukan. Sebab, pemuda memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi dunia di sekitarnya. Oleh karena itu mereka perlu bimbingan untuk memahami politik dengan benar dan melakukan perubahan politik. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan peran partai politik yang dapat membimbing pemuda pada pemahaman yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu mengurusi dan mengelola urusan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula denagn perubahan politik yang sesungguhnya adalah perubahan ala Islam yang sudah Rasulullah saw. ajarkan, yaitu perubahan menuju sistem Islam. Karena, hanya sistem Islam yang dapat membawa rahmat dan kesejahteraan untuk alam semesta. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup yang lainnya. 

Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk bergabung dengan partai politik. Bukan sembarang partai politik, tetapi harus partai politik yang sahih yang dapat mengantarkan pemuda pada pemahaman politik yang sahih serta dapat memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara. Mengubah tatanan hidup masyarakat yang jelas berbeda dengan politik demokrasi yang telah gagal sejak lama.

Mencari partai politik yang sahih tentu sangat sulit. Apalagi di zaman sekarang di mana banyak sekali bertebaran parpol-parpol yang kelihatannya baik namun menyesatkan. Kriteria parpol yang sahih jelas berbeda dengan parpol-parpol lainnya. Dan hal ini sangat penting untuk diketahui oleh para pemuda supaya mereka tidak salah dalam memilih partai politik.

Syekh Taqiyuddin An-Nabani menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Takattul Al-Hizbi, bahwa parpol yang shahih harus memenuhi 4 syarat, yaitu:

Pertama, memiliki ideologi yang sahih, yakni ideologi Islam. Sebuah partai haruslah bertumpu pada ideologi Islam. Sebab, falsafah (ide dasar) kebangkitan yang hakiki hanya bermula dari adanya ideologi.

Kedua, memiliki thariqoh (metode) yang jelas untuk menerapkan landasan atau falsafah parpol. Jika falsafah parpol benar maka thariqohnya juga pasti benar.

Ketiga, memiliki ikatan anggota yang benar, yakni ikatan akidah. Dengan ikatan ini akan ditentukan kelayakan orang-orang yang akan memasuki partai. Jadi, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam parpol.

Keempat, memiliki anggota-anggota yang matang dan sadar akan kerusakan-kerusakan yang ada.

Dengan adanya parpol yang sahih, dapat membimbing pemuda menuju perubahan dan kebangkitan yang hakiki. Oleh karena itu, penting sekali untuk membuat narasi-narasi dalam rangka memutus kepercayaan kepada partai-partai sekuler yang bertentangan dengan ajaran islam.

Memberikan pendidikan politik kepada pemuda sejatinya adalah tugas negara. Oleh karena itu, setiap pemuda berhak untuk mendapatkan pendidikan ini dari negara. Pendidikan yang diajarkan tentunya pendidikan yang tidak menyesatkan yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hal ini tidak akan kita dapati kecuali dalam sistem pendidikan negara Islam, yakni khilafah. Hanya khilafah yang dapat mencetak generasi yang bertakwa dan berpengatahuan luas. Dengan adanya generasi yang berkualitas dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, sudah seharusnya bagi pemerintah untuk meninggalkan demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam jika benar-benar menginginkan perubahan dan kebangkitan yang hakiki.