Kondisi Infrastruktur Transportasi belum Merata, Islam punya Solusi

TanahRibathMedia.Com—Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan topografi yang beragam menjadi tantangan untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan elemen yang sangat penting karena akan menjadi sarana penghubung antar wilayah yang mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan. Namun kondisi infrastruktur yang masih tidak merata masih menjadi sorotan dan PR besar bagi bangsa Indonesia. 

Sebagai contohnya adalah kondisi jalan rusak di dusun Kejuron, desa Tempuran, kecamatan Pasrepan yang diviralkan di tiktok oleh warga bernama M.Basori yang tidak kunjung diperbaiki sejak tahun 2008. Keluhan terhadap kondisi jalan yang belum diperbaiki sejak tahun 2008 dimana warga dan perangkat desa setempat harus melakukan iuran swadaya demi perbaikan jalan secara mandiri guna terhindar dari kecelakaan. Berulang kali diajukan perbaikan ke pemerintah kabupaten belum menuai hasil meskipun telah melewati dua periode pemerintahan.

Seharusnya pemerataan pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan karena akan menjadi urat nadi ekonomi rakyat. Keterbatasan anggaran pembiayaan, karakteristik geografis dan topografi sering dijadikan kendala utama dan seolah menjadi pembenaran terhadap ketimpangan ini.

Negara kapitalis gagal terhadap pemenuhan hak rakyat atas fasilitas jalan yang memadai. Dalam sistem kapitalis penguasa hanya menempatkan diri sebagai fasilitator dan regulator bagi kepentingan pemodal demi kepentingan investasi bukan pemenuhan hak rakyat.

Infrastruktur transportasi akan dibangun apabila mendatangkan keuntungan dengan skema investasi yang akan menarik para investor. Usulan dari rakyat pelosok seolah hanya dianggap angin lalu dan diabaikan. 

Berbeda dengan sistem Islam, penyediaan infrastruktur merupakan kewajiban negara  kepada rakyat yang harus dipenuhi. Pembangunan jalan tidak dianggap sebagai kepentingan ekonomi semata. Penyediaan infrastruktur tersebut dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan rakyat.

 

Adapun terkait dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur berasal dari kas negara serta sumber kekayaan alam yang dimiliki negara yang disimpan di baitul mal. Apabila kondisi kas negara tidak mencukupi negara boleh memungut pajak secara temporer kepada orang kaya. Yang membedakan dalam sistem kapitalis adalah pajak dalam Islam hanya dikenakan apabila kondisi mendesak bukan dijadikan tulang punggung dalam pendapatan negara. 

Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan infrastruktur yang tercatat pada sejarah kejayaan Islam selama lebih dari 13 abad adalah pembangunan rel kerata api yang menghubungkan Hijaz, Syam, Istambul pada masa kekhalifahan Utsmani awal abad 20. Proyek tersebut bertujuan agar mempermudah jamaah haji saat menuju Mekkah. 

Dalam proses pembangunan infrastruktur, khalifah meminta masukan majelis umat atau majelis wilayah sebagai representatif masyarakat yang mewakili aspirasi baik muslim maupun non muslim yang telah menjadi warga negara. Masukan yang diberikan oleh majelis umat atau majelis wilayah berkaitan dengan aktivitas dan masalah praktis yang tidak memerlukan penelitian dan analisa. 

Adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia menunjukkan bahwa negara kapitalis hanya mengejar kepentingan ekonomi bukan kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas utama. Hanya daulah Islam yang mempertimbangkan pembangunan infrastruktur transportasi berdasarkan urgensi kebutuhan rakyat karena tujuannya adalah melayani rakyat agar tercipta kesejahteraan yang tersebar ke penjuru alam dalam naungan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.