Menggali Solusi Islam atas Penurunan Subsidi Makanan Bergizi untuk Generasi Muda

TanahRibathMedia.Com—Pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran sebesar Rp7,1 triliun untuk program makanan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi Rp10.000 per porsi untuk siswa sekolah pada 2025. Program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi generasi muda, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada 29 November 2024 (cnnindonesia.com, 29 November 2024). Namun, keputusan untuk menurunkan subsidi per porsi ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak realistis dalam memenuhi kebutuhan gizi generasi di tengah kenaikan harga bahan pokok akibat inflasi.

Rp10.000 per porsi dinilai sangat jauh dari mencukupi untuk menyediakan makanan bergizi sesuai standar kebutuhan harian anak-anak. Dengan harga bahan makanan yang terus meningkat, sulit membayangkan bagaimana anggaran tersebut dapat menyediakan menu berkualitas, mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang seimbang. Realitas ini memperlihatkan bahwa program MBG berpotensi gagal mencapai target perbaikan gizi generasi, yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

Pemerintah berdalih bahwa keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penurunan subsidi ini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anggaran negara sering kali diarahkan pada proyek-proyek besar yang tidak memiliki manfaat langsung bagi rakyat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam hal pemenuhan gizi generasi muda.

Selain itu, rendahnya upah minimum regional (UMR) di banyak daerah membuat banyak keluarga kesulitan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Akibatnya, masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Islam menempatkan kebutuhan pokok rakyat, termasuk makanan bergizi, sebagai tanggung jawab negara. Dalam Islam, pemimpin atau penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi generasi. 

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Negara dalam Islam tidak hanya memberikan subsidi, tetapi menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyat secara menyeluruh. Ini dilakukan melalui sistem ekonomi Islam yang mengelola sumber daya alam (SDA) dengan adil dan sesuai syariat. Sumber daya seperti tambang, hutan, dan minyak bumi dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan pangan.

Dalam sistem Islam, kebutuhan rakyat tidak dibatasi pada anak-anak sekolah atau kelompok tertentu. Semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Negara juga akan memastikan harga bahan makanan tetap stabil melalui mekanisme pasar yang diawasi dan kebijakan distribusi yang adil.

Indonesia memiliki SDA yang melimpah, mulai dari tambang emas, batu bara, hingga hasil laut. Jika dikelola dengan benar, kekayaan ini dapat menjadi sumber pendapatan besar bagi negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun, dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, pengelolaan SDA sering kali diserahkan kepada pihak swasta, termasuk asing. Akibatnya, keuntungan dari SDA lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit, sementara rakyat tetap kekurangan.

Dalam Islam, SDA adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa SDA yang strategis tidak boleh dimiliki individu atau kelompok, tetapi harus dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Dengan pengelolaan ini, negara memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menyediakan makanan bergizi gratis, tanpa harus bergantung pada pajak atau pinjaman luar negeri.

Islam menetapkan standar hidup yang tinggi bagi rakyatnya. Negara tidak hanya memastikan ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga menyediakan sarana lain yang mendukung kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan sistem ekonomi yang berbasis syariah, negara mampu mengalokasikan anggaran dengan efektif dan transparan, sehingga setiap kebutuhan rakyat terpenuhi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Kebijakan subsidi Rp10.000 untuk MBG seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk meninjau kembali prioritas anggarannya. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan rakyat adalah amanah yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Negara Islam yang menerapkan syariat Islam secara kaffah akan memastikan bahwa kebutuhan rakyat, termasuk makanan bergizi, terpenuhi tanpa diskriminasi.

Penurunan subsidi MBG menjadi Rp10.000 per porsi adalah cerminan dari kegagalan sistem kapitalisme dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Islam menawarkan solusi yang komprehensif melalui penerapan sistem ekonomi berbasis syariah, di mana negara bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Dengan pengelolaan SDA yang adil dan pemimpin yang amanah, negara Islam mampu menyediakan makanan bergizi yang berkualitas bagi seluruh rakyatnya.

Sudah saatnya umat Islam kembali kepada sistem yang diridhoi Allah Swt. untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.