Opini
Menghidupkan Peran Pemuda untuk Menuju Perubahan
Oleh: Ayu Septia
(Santri Ideologis)
TanahRibathMedia.Com—Perkumpulan mahasiswa hingga K-popers bakal turun ke jalan untuk menyuarakan aksi mereka menolak kenaikan PPN 12 yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 di depan Istana hari ini, Kamis (19/12) (Kompas.com, 19-12-2024)
Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16-12-2024).
Beberapa hari yang lalu banyak massa di antaranya mahasiswa, buruh mengadakan aksi untuk membela rakyat kecil dengan menolak naiknya PPN. Dan dengan adanya kenaikan PPN menjadi 12 persen yang menjadi ketetapan membuat rakyat keberatan. Penarikan ini membuat rakyat tercekik karena kondisi rakyat yang tidak semuanya berada di kalangan atas. Pemerintah seolah tidak pernah peduli dengan kondisi rakyat.
Adapun janji-janji para penguasa yang digaungkan ketika mencalonkan diri hanya sekedar isapan jempol belaka. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pun tidak memihak pada rakyat bahkan merugikan rakyat. Mereka lebih perhatian terhadap kalangan atas, di mana kebijakan yang dibuat adalah pesanan oligarki dengan hubungan mutualisme yang saling menguntungkan karena hanya berasaskan manfaat.
Sedangkan di satu sisi rakyat kecil berjuang menolak naiknya PPN di mana tidak semua rakyat berpenghasilan tetap. Dengan adanya kebijakan naiknya PPN berdampak pada berbagai hal seperti semakin sulitnya mengakses layanan pendidikan dan kesehatan di mana semua kalangan sangat membutuhkan pelayanan tersebut.
Selain itu, pentingnya potensi pemuda untuk disalurkan pada hal-hal yang positif juga terarah supaya potensi mereka tidak dibajak oleh pemikiran Barat seperti FOMO, gaya hidup bebas yang merusak, dan juga harus diikuti dengan pendidikan yang maksimal. Dengan adanya aksi penolakan yang dilakukan sejumlah mahasiswa menunjukkan bahwa mereka mulai sadar akan rusaknya sistem yang diterapkan.
Dengan adanya kenaikan PPN yang justru menyengsarakan rakyat itu merupakan indikator adanya kerusakan yang bersifat sistemik sebab Indonesia masih melanggengkan sistem yang sudah lama bercokol yaitu sistem kapitalisme yang berasas manfaat. Para penguasa ketika membuat suatu aturan tidak melihat kemaslahatan untuk rakyat.
Kebijakan Sistem Islam
Berbeda jika penerapan sistem yang ada sesuai pada aturan pembuat hukum dan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Didalam Islam juga ada istilah pajak yang diartikan harta yang dipungut negara untuk mengatur urusan umat. Dari cara pengambilannya yang membedakan dengan pajak yang dipungut sekarang, pajak di dalam Islam dipungut hanya ketika kas di baitul mal kosong.
Sudah saatnya kaum Muslim berjuang untuk tegaknya sistem yang shahih yaitu Islam. Islam akan memberikan layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis untuk memberi arahan dan bekal bagi generasi untuk meneruskan perjuangan agar mencapai generasi yang terarah. Maka dari itu penting bagi masyarakat untuk bergabung di kelompok dakwah ideologis terutama pemuda yang nantinya menjadi agen perubahan agar masyarakat juga faham akan pentingnya penerapan sistem yang membawa berkah ke seluruh alam yang di bawah naungan Khilafah.
Wallahua'lam bisshawab.
Via
Opini
Posting Komentar