Subsidi MBG Diturunkan, Target Perbaikan Gizi Dipertanyakan

TanahRibathMedia.Com—Pemerintah memangkas anggaran per porsi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Awalnya direncanakan Rp 15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Presiden Prabowo mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena keterbatasan anggaran. "Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat (cnnindonesia.com, 29-11-2024).

Namun cukupkah dengan anggaran Rp10.000 itu untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap anak? Bukankah setiap daerah memiliki perbedaan harga pangan? 

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bahwa, tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari daerah yang biaya pangannya murah ke daerah yang biaya pangannya lebih mahal. Itupun belum lagi adanya kenaikan harga dari kebijakan pemerintah sendiri di antaranya wancana kenaikan PPN 12 persen, dan harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya tiap awal tahun naik. 

Mengharap kesejahteraan pada sistem kapitalisme adalah harapam semu. Kondisi negara lemah, terlebih dari sisi anggarannya. Sebabnya, pemasukan negara hanya bersumber dari pajak dan utang. Untuk memenuhi makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna sangatlah tidak mungkin untuk harga Rp10.000. Di samping itu negara hanya menjadi regulator, karena faktanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilimpahkan kepengurusannya kepada perusahaan, yang meliputi berbagai sektor di antaranya; sektor pertanian dan perkebunan. Sektor makanan dan susu olahan. Sektor makanan ritel dan disribusi, serta sektor pengiriman barang. 

Seharusnya negaralah yang terjun secara langsung untuk meriayah umat. Dalam menjamin makanan bergizi, negara memanfaatkan struktur yang ada. Tujuannya untuk mempersingkat jalur distribusi dan menghemat biaya. Juga agar tidak ada celah korupsi atau manfaat mencapai keuntungan yang biasa terjadi pada sistem kapitalisme hari ini.

Dalam sistem Islam, negara mempunyai sumber pendapatan yang kokoh sehingga tidak akan terjadi kekurangan anggaran. Dengan kondisi sumber anggaran yang stabil ini, negara dapat menyediakan makanan yang sehat, thoyyib dan halal. Baitul maal memiliki tiga pos pemasukan yakni pos pertama fai' dan kharaj, berasal dari harta ghanimah, anfal, fai', usyur, kharaj, khumus, status tanah, jizyah dan dharibah. 

Pos kedua kepemilikan umum, berasal dari tambang minyak, gas bumi, listrik, pertambangan laut, sungai, perairan, mata air, hutan serta aset-aset yang dilindungi negara. 

Pos ketiga adalah zakat. Jadi untuk memenuhi anggaran kebutuhan makanan untuk setiap umat digunakan 2 pos yakni fai' dan kharaj serta pos kepemilikan umum.

Di masa kh1l4f4h Abbasiyah menyediakan makanan berupa roti, daging, kue dan nafkah untuk mencukupi seluruh siswanya. Namun, targetnya tak hanya anak sekolah dan ibu hamil tapi untuk seluruh rakyat. Begitu pula di masa Khil4f4h Utsmaniyah ada "Imaret" (dapur umum) yang berwenang untuk mendistribusikan makanan gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang. Seperti guru, pengurus masjid, pelancong, sufi dan penduduk lokal yang membutuhkan. Tentu semua ini dijalankan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan gizi dan kesehatan, melainkan juga karena bentuk ketaatan sesuai hadits Nabi Muhammad saw., beliau bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ, مُعَافًى فِي جَسَدِهِ, عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman dalam hal diri dan keluarganya, sehat fisiknya dan ia mempunyai makanan hariannya, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia." (HR at-Tirmidzi)

Islam menetapkan standar hidup yang tinggi yang harus diwujudkan oleh negara. Sebab, adalah sebuah aib jika negara mengabaikan tanggung jawabnya untuk membentuk generasi yang kuat, baik dari segi kemampuan berpikir, kuat fisik dan mental generasi. Allah berfirman: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka." (TQS. An Nisa': 9)

Sungguh sumber daya alam di negeri ini sangat banyak jenis dan ragamnya. Seandainya kekayaan alam itu dikelola dengan sebaik-baiknya tentu akan dapat menyejahterakan tiap individu rakyat. Jaminan makanan bergizi tidak hanya untuk siswa dan ibu hamil saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Bukan 10 ribu tiap kali makan, bahkan lebih dari itu. 

Dibutuhkan sistem kenegaraan yang kompeten agar seluruh potensi negeri ini dapat diproyeksikan sebagaimana mestinya. Negara untuk mengurus segala kebutuhan masyarakat, bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Kh1l4f4h Islamiyah yang sudah terbukti secara historis dan empiris. Wallahu a'lam bi ash-showab.