Beban Ekonomi Kian Berat, Kapitalisme Makin Gawat

TanahRibathMedia.Com—Tekanan ekonomi kian memprihatinkan. Saat penghujung tahun 2024, masyarakat secara umum menerima  berbagai pukulan berat. Di antaranya berupa kebijakan kenaikan pungutan PPN yang naik menjadi 12 persen, badai PHK yang belum juga berhenti, pengetatan subsidi energi, dan berbagai kebijakan lain yang tidak berpihak pada rakyat. Menilik data PHK sepanjang tahun 2024, tidak kurang dari 150.034 pekerja terkena imbas PHK di perusahaan teknologi. Belum lagi, di bidang lainnya yang mencapai ribuan kasus PHK yang menelan korban ribuan karyawan yang mau tidak mau harus dirumahkan karena perusahaan mengalami pailit (kabarbisnis.com, 30-12-2024). 

Secara ekonomi, rakyat dipukul telak. Berbagai dampak kian nampak. Pengelolaan keuangan yang bijak disebut-sebut sebagai solusi yang sementara ini bisa diterapkan. Namun faktanya, tidak sesuai harapan. Masalah keuangan terus menjadi masalah yang sulit terkondisikan. Di tengah mahalnya biaya hidup dan hilangnya lapangan kerja membuat rakyat makin merana. 

Ketidakpastian ekonomi secara menyeluruh yang bersamaan dengan kebijakan domestik yang memperberat rakyat memaksa rakyat untuk bijak mengelola keuangan. Namun, yang terjadi jauh panggang dari api. Keuangan rumah tangga makin keok. Di tambah keadaan sektor ekonomi yang makin terseok. 

Kebijakan PPN 12 persen yang masih terus hangat bergulir, membuat ketidakpastian ekonomi kian memanas. Ekonom dan Pakar Ekonomi Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan Indonesia mengalami tekanan ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi daya beli masyarakat (detiknews.com, 30-12-2024). Keadaan ini pun secara simultan akan memperbanyak rakyat yang "turun kelas". Dampak lanjutan pun kian mengerikan, mulai dari meningkatnya kriminalitas, depresi, dan akibat buruk lainnya yang merusak tatanan sosial masyarakat. 

Ekonomi kapitalistik yang sekular telah menciptakan krisis ekonomi yang dalam. Imbasnya langsung dirasakan oleh seluruh rakyat. Kebijakan ekonomi non riil yang terus digenjot menciptakan kondisi ekonomi yang makin buruk. Kebijakan yang ada hanya ditujukan demi melayani kepentingan para penguasa oligarki. Dampak buruk pun tidak mampu terelakkan. Negara tidak lagi mampu sebagai pelayan bagi kepentingan rakyat. Negara hanya berfungsi sebagai regulator yang menghubungkan ambisinya dengan kepentingan kapitalis oligarki yang oportunis. 

Di sisi lain, sistem keuangan yang berbasis ribawi telah melahirkan ketidakpastian. Segala bentuk kebijakan disandarkan pada sektor non riil yang menciptakan ketidakseimbangan. Inilah dampak penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berorientasi pada materi. Keuntungan menjadi satu-satunya tujuan setiap kebijakan. Sementara kepentingan rakyat menjadi hal yang niscaya dikorbankan. Parahnya lagi, sistem ekonomi kapitalisme berbasis pada pengaturan sekular, yakni pengaturan yang menjauhkan konsep pengaturan kehidupan dari aturan agama. Rakyat dianggap beban sementara ego oligarki terus menuntut untuk dituruti. Alhasil, kepentingan rakyat selalu disisihkan. Meskipun ada stimulus-stimulus ekonomi yang ditetapkan negara untuk mendongkrak ekonoki, dampaknya hanya sesaat dan tidak mampu menyelesaikan masalah secara signifikan. Karena solusi yang disajikan sama sekali tidak menyentuh akar masalah. 

Tata kelola ala kapitalisme membuat rakyat dipaksa mandiri menyelesaikan masalah di tengah berbagai keterbatasan dan hambatan birokrasi yang melemahkan kemampuan rakyat. Akhirnya, rakyat mengalami kesulitan mengakses berbagai kebutuhan. Karena setiap sarana kebutuhan rakyat dijadikan obyek kapitalisasi oleh negara. Segala bentuk kebutuhan harus dibeli dengan harga selangit. Wajar saja, kemiskinan kian meningkat. Sungguh, rakyat membutuhkan perlindungan dan pengurusan negara yang amanah. 

Dalam Islam, negara diposisikan hukum syarak sebagai pengatur sekaligus pelindung setiap urusan rakyat individu per individu.

Rasulullah saw. bersabda, 

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR. Al Bukhori).

Negara sebagai pengatur urusan rakyat wajib memenuhi kepentingan rakyat dan menetapkan kebijakan yang senantiasa menjaga rakyat. Sistem  Islam menetapkan kepentingan rakyat dalam tatanan sistem ekonomi yang berbasis pada syariat Islam. Yakni sistem ekonomi Islam. Satu-satunya sistem ekonomi yang menempatkan layanan rakyat sebagai satu-satunya prioritas. Sehingga setiap kebijakan ditetapkan untuk layanan umat. Sistem ekonomi Islam berbasis pada sektor riil sehingga tahan terhadap berbagai badai inflasi dan deflasi. Keseimbangan ekonomi senantiasa tercipta dan didukung oleh kebijakan negara yang bijaksana. Sistem ekonomi Islam tidak bersandar pada ekonomi ribawi seperti bunga perbankan ala kapitalisme, judi, saham, ataupun valuta asing. 

Negara dalam tatanan ekonomi Islam memiliki pos-pos pemasukan yang riil, mulai dari ghanimah, fa'i, kharaj, hasil pengelolaan sumberdaya secara mandiri dan berbagai pos yang ditetapkan sistem Islam. Skema pengaturan ekonomi ditetapkan untuk mencapai keseimbangan agar tidak  mengakibatkan kezaliman di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut melahirkan maslahat dan kecukupan di tengah umat. 

Dari segi tata kelola, sistem ekonomi Islam juga menekankan pengaturan sumberdaya alam langsung ditangani oleh negara, bukan oleh swasta ataupun asing. Pengelolaan yang amanah akan melahirkan hasil melimpah yang penuh berkah. Sehingga mampu memenuhi setiap kebutuhan primer rakyat, seperti ketersediaan pangan, kebutuhan papan, penyediaan lapangan pekerjaan, layanan kesehatan dan sumber energi. Negara menjadi satu-satunya institusi yang menjamin kesejahteraan rakyat. 

Pengelolaan sumberdaya yang amanah dalam tatanan yang bijaksana niscaya melahirkan berkah bagi seluruh umat. Inilah konsep yang disajikan sistem ekonomi Islam. Satu-satunya sistem yang mampu sempurna terlaksana dalam institusi khilafah. Satu-satunya wadah yang diterapkan Rasulullah saw. untuk menggapai amanahnya pengurusan rakyat. Dengannya rahmat melimpah, kehidupan pun penuh berkah.