MBG Tak Mampu Atasi Masalah Gizi

TanahRibathMedia.Com—Dikutip dari cnbcindonesia.com (17-01-2025), Presiden Prabowo Subianto disebut “gelisah” karena masih banyak anak yang belum mendapatkan program MBG. Kepala badan gizi nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai RP 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat. Menurut Dadan, presiden saat ini juga sedang memikirkan penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.

Problem mengenai masalah kesehatan terutama dalam mencegah stunting memang sudah lama terjadi tetapi tidak ditangani pemerintah dengan bijak. Dan pemeritah tidak memberi solusi yang solutif dalam menghadapi permasalahan ini, justru membebani rakyat. Alih-alih memberi rakyat makan bergizi gratis(MBG), pemerintah hanya menjadikannya sebagai formalitas agar dianggap peduli terhadap rakyat. Padahal ada hal yang melatarbelakangi program makan bergizi gratis(MBG) yaitu untuk dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat.

Membahas masalah kampanye ada istilah yang disebut “Serangan Fajar” yaitu para calon-calon yang akan menduduki kursi pemerintah memberi dengan cara yang halus terhadap rakyat semisal makanan pokok atau uang supaya rakyat memilih calon tersebut dan itu semua hanya manis di depan saja namun mereka  juga bermuka dua dan hanya sebagai alat penyuap juga pencitraan belaka. Di samping itu tidak semua rakyat mendapatkan makan bergizi gratis(MBG), katanya program yang diterapkan untuk seluruh rakyat nyatanya hanya wacana belaka.

Adanya program ini tidak bisa menjadi solusi masalah gizi atau jalan keluar khususnya untuk anak yang terkena stunting. Pasalnya (MBG) yang diberikan itu mengganti susu sapi menjadi susu ikan. Rencananya makanan yang diberikan per orang 15 ribu tetapi yang diberikan hanya sekitar 10 ribu karena kurangnya anggaran pemasukan (MBG), juga kualitas makanan yang tidak dijamin kesehatannya atau justru membahayakan bagi yang mengonsumsinya.

Di sini menunjukan bahwa negara tidak benar atau tidak sungguh-sungguh dalam mengurus rakyat. Rakyat adalah prioritas utama, hak-hak mereka harus terpenuhi secara adil dan merata. Seperti hal nya dalam bidang kesehatan, banyak anak anak yang masih mengalami stunting. Maka menjadi kewajiban pemerintah lah untuk mendistribusikan makanan bergizi secara merata. Sebab kestabilan kesehatan pada seluruh masyarakat adalah kewajiban bagi setiap pemimpin. 

Dari sini menjadi jelas bahwa masalah yang terjadi saat ini merupakan hasil penerapan sistem kapitalisme yang berasaskan manfaat. Sistem kapitalisme menjadikan segala hal sebagai ladang bisnis yang hanya menguntungkan korporasi atau pejabat petinggi negara.

Jika kita mempelajari sejarah tentang kepemimpinan yang dulu pernah ada lalu di runtuhkan pada tahun 1924 M oleh Musthafa Kemal yaitu sistem kepemimpinan Islam. Sistem ini akan menjamin kebutuhan seluruh rakyat terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Begitu pula menjamin pemenuhan kebutuhan gizi untuk setiap generasi. 

Dalam Sistem Kepemimpinan Islam tidak akan ada kekurangan dana dalam menjamin kebutuhan rakyat karena pengaturan dan pengurusan ekonomi yang bijak. Sebab sistem ini menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dalam bernegara. Sebagaiman seharusnya jika seseorang memegang suatu amanah terutama dalam memimpin sebuah negara maka hal yang harus di perhatikan pertama adalah siapa yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, sistem kepemimpinan Islam tak hanya menjamin semua kebutuhan rakyat. Namun juga memiliki pemimpin yang menjadi raa'in atau perisai. Pemimpin yang mengurus rakyatnya dengan sebaik-baik pengurusan dan adil dalam setiap keputusan. Pemimpin seperti ini hanya akan hadir dalam Sistem Kepemimpinan Islam yaitu Khilafah.