Danantara: Siapa yang Diuntungkan?

TanahRibathMedia.Com—Danantara (Daya Anagata Nusantara) menjadi sorotan dalam ekonomi dan politik Indonesia. Pemerintah mengklaim skema ini sebagai upaya mengoptimalkan aset negara untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak kritik menyebut bahwa Danantara lebih menguntungkan oligarki dan berisiko bagi rakyat kecil.

Indonesia tampaknya mengadopsi kapitalisme negara dengan dalih ekonomi kerakyatan, tetapi tetap berpihak pada oligarki. Danantara menghimpun modal dari aset BUMN untuk menarik investasi asing dan berinvestasi di luar negeri, mirip dengan strategi Cina. Namun, banyak pihak mempertanyakan siapa yang benar-benar diuntungkan.

Danantara akan mengelola aset tujuh BUMN besar, termasuk PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Mandiri, PT BRI, PT Telkom Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan PT MIND ID. Dengan dana yang berasal dari perusahaan strategis ini, ada risiko kontrol ekonomi jatuh ke tangan segelintir elite.

Kritik utama terhadap Danantara adalah potensi memperkaya oligarki. Dana publik ini mendukung program pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit, yang menguntungkan oligarki sektor tersebut. Mereka bisa berekspansi tanpa modal sendiri, sementara jika investasi gagal, rakyat yang menanggung kerugiannya.

Pemerintah juga didorong untuk menanamkan modal di luar negeri sesuai permintaan negara maju. Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beberapa negara meminta investasi Indonesia di sektor strategis mereka, meningkatkan risiko pengalihan aset tanpa kepastian keuntungan bagi rakyat.

Model ekonomi berbasis investasi besar dengan dana publik menuai kritik, termasuk dari mahasiswa dan akademisi yang menilai skema ini memperkuat oligarki dan mengorbankan rakyat kecil. Kebijakan seperti Danantara memperlihatkan bagaimana negara menjalankan kapitalisme terpusat yang berpihak pada elite.

Islam mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya dengan prinsip keadilan. Negara wajib mengelola sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elite. Sistem ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mencegah eksploitasi.

Sistem ekonomi Islam memerlukan dukungan sistem politik yang sesuai syariah. Dalam Khilafah Islamiyah, kekayaan negara dikelola dengan adil dan hasilnya benar-benar untuk rakyat, berbeda dengan kapitalisme negara yang memperkuat oligarki. 

Danantara mencerminkan kapitalisme negara yang mempertahankan dominasi oligarki. Uang rakyat dipertaruhkan dalam ekonomi global dengan risiko besar bagi masyarakat kecil. Sebaliknya, Islam menawarkan sistem ekonomi yang adil, di mana sumber daya negara dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki, sistem ekonomi Islam harus diterapkan dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Kebijakan seperti Danantara perlu dikritisi lebih dalam karena dampaknya luas bagi ekonomi dan kehidupan rakyat. Kesadaran politik dan ekonomi yang lebih luas diperlukan untuk menghadirkan sistem yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.