Danantara, Inovasi untuk Rakyat atau Oligarki?

TanahRibathMedia.Com—Keadaan negeri ini makin gelap dan hanya ada gelap. Bagaimana tidak? Para lintah darat semakin semangat menghisap darah. Demi kesehatan dan kelangsungan hidup sang inang katanya. Hanya embel-embel tentunya. Tak henti-hentinya sang inang merasa kesakitan dan merana. Inginya menyingkirkan lintah-lintah penuh nafsu itu dengan segera. Namun apalah daya? Si lintah justru dilindungi oleh jubah besi dan bertulang baja. Inang pun hanya fokus mencela dan memukuli si lintah saja. Lupa dengan melepaskan jubah besinya dan menyiraminya dengan senyawa asam.

Bukan main. Kini, muncul sebuah badan pengelola investasi daya anggaran nusantara atau bisa disebut sebagai Danantara sebagai hasil dari perubahan yang terjadi dalam undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN. Program yang terinspirasi dari cita-cita ayahanda pak presiden Prabowo ini diharapkan dapat memajukan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam praktiknya, dividen BUMN dari PNBP ditambah dana hasil efisiensi APBN akan dialihkan menjadi investasi pemerintah di Danantara. Kemudian hasil dari investasi tersebut yang ditargetkan sebagai penghasilan BUMN pertama kali sebesar Rp.100 triliun akan disetorkan sebagai pemasukan negara (Kompas.com,18-02-2025).

Akibat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah banyaknya karyawan yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai dampak dari efisiensi yang memangkas 50 persen belanja operasional. Akhirnya kinerja operasional dan layanan publik menurun. Berbagai karyawan baik karyawan pemerintahahan non ASN atau buruh pabrik terancam PHK. Meski setelah itu pemerintah menganulir dampak pada honorer pemerintah setelah isunya viral. Begitu pula yang terjadi pada pemangkasan beasiswa KIP. Tentu berbagai program-program pemerintah yang dirasa berdampak buruk bagi masyarakat direspon demo dari masyarakat. Seperti yang diketahui dari kompas.com (18/02/2025) diadakannya aksi Indonesia Gelap yang digelar oleh mahasiswa BEM SI.

Desain ekonomi yang berkonsep kapitalisme laksana negara yang terlihat begitu mengusung ekonomi kerakyatan. Tentu turut tidak melepaskan oligarki sebagai timsesnya. Nampak maksud dari pembentukan Danantara ini adalah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalisasi modal dan aset BUMN seperti halnya negara Cina. Dari sini sangat jelas siapa yang akan menikmati Danantara. Seperti yang terlihat dari jajaran petinggi Danantara. Tentu saja para oligarki.

Modal raksasa Danantara tentu adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pengorbanan rakyat. Yang selanjutnya akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas pasar global. Entah uang tersebut akan digunakan untuk menarik para investor asing, atau sebagai modal investasi di luar negeri. Atau bisa pula digunakan menjadi modal investasi di program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit. Sehingga dapat terus melanjutkan ekspansi bisnis para oligarki di pasar gobal. Yang konsekuensinya, jika investasi gagal, otomatis uang rakyat akan hilang, dan tidak mungkin akan kembali. 

Begitulah sistem kapitalis mengelola ekonomi dalam suatu negara. Pandangan kesejahteraan dilihat atas dasar naik turunnya penawaran dan permintaan. Seringkali menggunakan nilai-nilai mata uang atau indeks harga-harga di pasar non-riil. Tidak memandang siapakah yang melakukannya dan siapa yang menikmatinya. Jelaslah dari sini pihak mana yang paling diuntungkan. Yaitu para pemilik modal alias oligarki. Dan negara menjadi pihak yang mengoperasikan itu semua. Terlebih pada kasus danatara ini, yang modalnya berasal dari rakyat. Sangat tidak masuk akal. 

Berbeda dengan Islam yang berpandangan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat. Entah kaya atau miskin. Islam memiliki konsep kepemilikan dan pengelolaannya. Negara tidak akan menarik pajak dari rakyatnya kecuali dalam keadaan terdesak dan hanya dari kalangan kaya saja. Harta baitul mal adalah untuk ummat yang dikelola  negara, senantiasa dijaga dan dipastikan efisien pengoperasiannya yang kemudian didistribusikan untuk kebutuhan ummat selurunya. Tidak dipindahalihkan ke swasta atau oligarki yang mengurusnya. Yang dapat mengakibatkan lolosnya keuntungan tersebut ke kantong mereka.

Seperti itulah gambaran Islam mengatur ekonomi suatu negara. Penerapan ekonomi Islam ini memerlukan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan sistem ekonomi Islam, kesejahteraan rakyat individu per individu akan terjamin. semua ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya wadah yang kemudian menerapkannya secara keseluruhan yakni dalam Daulah Islamiyyah. Takbir!!