lndonesia Gelap, Dunia Gelap, Masyarakat Hopeless

TanahRibathMedia.Com—Indonesia dalam kondisi gelap gulita, berbagai masalah tidak kunjung selesai. Mahasiswa dengan sejumlah komponen masyarakat marah dan kecewa karena kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, hingga memicu demonstrasi besar-besaran.

Gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa hingga sejumlah organisasi masyarakat sipil bertajuk "Indonesia Gelap" terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta sejak Senin (17/2) hingga Jumat (21/2) kemarin.

Ribuan demonstran telah turun ke jalan menggeruduk kantor DPR hingga kawasan Patung Kuda Jakarta yang tidak jauh dari Istana Negara, Jakarta. Salah satu pemicu gelombang protes tersebut yakni kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang juga menyasar pos anggaran penting seperti Pendidikan (Cnnindonesia.com, 22-02-2025).

Berbagai kebijakan selalu paradoks, disaat masyarakat menginginkan Presiden ketujuh Jokowi diadili, Presiden Prabowo justru menyanjung dan berterimakasih padanya karena atas jasa Jokowi ia bisa duduk di kursi kekuasaan seperti saat ini. Hal ini tentu mengusik nurani serta menjadikan masyarakat putus asa. Masihkah ada keadilan di negeri ini yang katanya menjunjung tinggi keadilan?

Kebijakan lain yang membuat geram adalah di saat Presiden menginginkan efisiensi anggaran, namun ada kebijakan retret kepala daerah selama delapan hari mulai tanggal 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang yang menghabiskan anggaran 11M-13M. Dana yang sangat fantastis digunakan untuk memberikan arahan kerja atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) para kepala daerah. Hal tersebut sangat disayangkan karena ratusan kepala daerah terbukti melakukan tindak korupsi dengan angka milyaran bahkan triliun. 

Kebijakan yang juga menimbulkan polemik adalah MBG bagi anak-anak sekolah tingkat dasar hingga menengah atas dengan anggaran yang besar, padahal keuangan negara lagi boncos sehingga memangkas anggaran beberapa pos. Di antara yang terkena pemangkasan anggaran adalah Kemendiktisaintek/Kementrian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, terkena pemangkasan Rp 22,5 triliun dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 57,6 triliun. Hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan berbagai program seperti dana beasiswa, riset, dan berdampak pula pada kenaikan uang kuliah tunggal/UKT (Tempo.co, 17-2-2025).

Heboh oplosan pertamax dengan pertalite yang sudah berlangsung sejak 2018, dengan kerugian negara 1 kuadriliun, semakin memperlihatkan bahwa pemerintahan dengan presiden baru tidak mengubah apa pun. Pemerintah hari ini sejatinya melanjutkan kebijakan lama yang amburadul. Di saat yang sama harga BBM terus dinaikkan dengan alasan kenaikan harga minyak dunia, menyebabkan berbagai komoditas juga merangkak naik.  

Hampir bersamaan presiden telah meluncurkan kebijakan Danantara yang penuh kontroversi, pasalnya keuangan Danantara tidak bisa diaudit. Hal ini bisa menjadi celah uang negara dikemplang tanpa bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tentu yang akan menjadi korban kebijakan ini, sementara segelintir orang/oligarki tetap mendapatkan keuntungan. Pasalnya dana yang akan dikelola Danantara hingga ribuan triliun.

Tidak kalah miris adalah kasus pagar laut yang baru ditindak setelah viral. Meski sampai sekarang kasus tersebut masih mengambang dan pelaku utamanya tidak tersentuh. Kasus pagar laut tidak hanya di Bekasi tapi ada juga di Surabaya, dan di tempat lainnya. Belum lagi kasus-kasus besar seperti; penggelapan dana haji, gelombang PHK, bundir yang semakin meningkat, penyalahgunaan narkoba, elgebete, korupsi, dan lainnya yang belum ada solusi.

Indonesia benar-bebar gelap karena kasus demi kasus terus terkuak, yang muaranya merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar namun semuanya menguap begitu saja. Kita semua pasti marah sekaligus kecewa dengan situasi seperti ini. Masalah yang muncul sangat banyak dengan melibatkan berbagai pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesalahan sistemik bukan sekedar buruknya perilaku seseorang.

Fakta Indonesia dan dunia hari ini gelap, akibat dari penerapan sistem kapitalisme sekularisme demokrasi yang sama sekali tidak membawa kebaikan. Dua hal yang bisa dianalisa dari kesalahan sistem ini: pertama, terkait kesejahteraan dan yang kedua, tidak ada penghargaan dari berbagai profesi. Kesejahteraan menjadi barang mahal karena semua fasilitas dan akses publik berbayar dan dikenai pajak. Pemimpin tidak melayani malah membebani, selalu ada ongkos yang tidak sedikit untuk mendapatkan pendidikan, rumah, jalan, bisnis, pertanian, terkait administrasi surat tanah, dan berbagai urusan lain. Masyarakat jengah dan frustasi menghadapi beban hidup yang semakin berat, namun di sisi lain para pejabat sering memperlihatkan kehidupan glamour.

Penghargaan atas berbagai profesi juga tidak ada. Sudahlah pendidikan mahal, saat mendapat gelar mentereng namun sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Tak salah jika tagar kaburajadulu viral sebagai bentuk protes terkait kondisi negeri yang kacau dan tidak becusnya pemimpin mengelola negeri yang kaya raya ini. 

Tidak hanya lndonesia yang gelap, dunia pun gelap dengan badai PHK yang melanda. Di antaranya ada google yang melakukan PHK ratusan karyawannya di divisi marketing sepanjang paruh kedua tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Microsoft juga melakukan PHK terhadap 1.900 karyawan di divisi Activision Blizzard dan Xbox. Apple melakukan PHK terhadap 600 karyawannya di California AS pada April 2024. Sony melakukan PHK pada sekitar 900 karyawan di unit playstation pada Februari 2024. Zoom juga melakukan PHK kepada 150 karyawanya dan beberapa perusahaan besar lainnya. 

Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, kasus rasisme, bundir, dan berbagai masalah mendera banyak negara di dunia. Semua itu akibat dari penerapan sistem rusak yang menyengsarakan, kondisi dunia guncang dan ini akan mempengaruhi belahan dunia yang lain. Pasalnya dunia hari ini terhubung satu sama lain, misal dengan adanya pasar bebas, berbagai perjanjian antar negara seperti G27, digitalisasi, dan lainnya, maka apa yang terjadi di satu negara akan berimbas ke negara lainnya dengan cepat.

Islam sebagai sebuah sistem mampu menyolusi berbagai permasalahan. Terkait kesejahteraan dan penghargaan sangat diperhatikan dalam sistem ini. Pemimpin dalam Islam wajib melayani kebutuhan dasar rakyat berdasarkan syariat, pemimpin akan maksimal bekerja buat kesejahteraan rakyat karena jabatan adalah amanah dan kelak di akhirat  ada pertangungjawaban. Karena jabatan adalah kehinaan bagi yang lalai lagi zalim, sebaliknya bisa menjadi sarana menuju surga bagi pemimpin yang adil.

Terkait kesejahteraan, sumber dana yang bisa di dapat akan mencukupi sesuai kebutuhan. Sumber pemasukan bisa diperoleh melalui sumber daya alam seperti barang tambang, laut, hutan, dan lainnya. Sumber daya alam dengan jumlah yang melimpah tidak boleh dikelola swasta ataupun pribadi. Negara yang harus mengelola sumber daya alam dan hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai pelayanan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai fasilitas publik dengan murah, mudah, dan berkualitas, atau dimungkinkan bisa gratis. 

Sumber pemasukan lain berasal dari dana wakaf serta zakat, wakaf bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, sedangkan zakat disalurkan kepada delapan golongan sesuai yang diperintahkan syari. 

Ada lagi sumber pemasukan yaitu harta milik negara yang berasal dari ghanimah, kharaj, fai’, luqatah, harta gulul, harta orang murtad, dan harta waris seorang muslim yang tidak punya keturunan, dan semuanya masuk ke baitul maal. Semua dana tersebut akan digunakan untuk keperluan negara, seperti gaji pegawai, fasilitas gedung pemerintah, riset,  dan lainnya.

Sedangkan bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada rakyat, seperti gaji guru satu bulan yang mencapai puluhan juta, seseorang yang membuat kitab atau karya ilmiah akan diberikan ‘reward’ emas seberat timbangan kitab atau buku karyanya tersebut.

Hal ini akan mendorong produktifitas dan kerja rakyat yang membawa pada kreatifitas dalam berkarya.

Pemimpin dilarang mempersulit dalam melayani urusan rakyat, bahkan harus dengan prinsip murah dan mudah. Negara juga tidak boleh menguasai sepihak tanah milik rakyat apalagi menggusurnya dengan alasan pembangunan fasilitas negara atau yang lainnya.

Di sisi lain, negara akan memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang membuat pelanggaran syariat seperti pada para koruptor, pembunuh, pencuri, dan lainnya dengan tujuan agar mereka jera (jawazir) dan yang lain tidak meniru, serta sebagai jawabir yaitu pelaksanaan sanksi yang akan menjadi penebus dosa di akhirat kelak.

Hanya dengan penerapan lslam dunia menjadi terang, ini terbukti secara empirik selama 13 abad mampu menaungi manusia dari berbagai ras, suku, negara, bahasa, dan agama dengan keadilan dan kesejahteraan yang tidak ada bandingannya hingga saat ini.

Sebaliknya lndonesia dan dunia akan terus dalam kegelapan karena penerapan sistem rusak kapitalisme demokrasi sekularisme. Pertanyaannya, apakah kita masih mau diatur dengan sistem yang menyusahkan ini? Jika tidak mau maka harus bersama-sama memperjuangkan agar Islam bisa diterapkan sebagai sistem dalam bernegara.