PHK Massal Sritex: Korban Kebijakan Serampangan Negara

TanahRibathMedia.Com—PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, yang selama ini dianggap kuat menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), akhirnya harus melakukan PHK massal terhadap 10.969 pekerjanya.

Fenomena ini bukan hanya sekedar masalah internal perusahaan, tetapi juga akibat dari kebijakan ekonomi yang serampangan. Liberalisasi ekonomi, yang dipicu oleh perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan UU Cipta Kerja, telah mempermudah masuknya produk tekstil dari Cina ke Indonesia. Hal ini membuat industri tekstil lokal semakin tertekan oleh persaingan yang tidak seimbang, hingga akhirnya harus mengurangi tenaga kerja.

Kapitalisme dengan prinsip liberalisasi ekonomi telah menyebabkan negara hanya berperan sebagai regulator yang lebih berpihak kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Kebijakan impor yang longgar membuat produk asing membanjiri pasar, menghancurkan daya saing industri dalam negeri. Akibatnya, PHK massal tidak hanya terjadi di Sritex, tetapi juga mengancam banyak perusahaan lain.

Lebih parahnya lagi, janji-janji politik semakin memperlihatkan betapa sistem ini dikendalikan oleh kepentingan segelintir elit. Sritex sendiri disebut-sebut dijanjikan akan selamat jika mendukung calon tertentu dalam pemilu. Ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi di negara ini tidak lagi berbasis kepentingan rakyat, melainkan kepentingan politik semata.

Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat dan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan adil. Negara harus menjamin lapangan kerja yang luas dengan berbagai mekanisme, di antaranya:

Negara harus melindungi industri strategis dari ancaman produk asing dengan kebijakan ekonomi yang berbasis kemandirian. Islam melarang negara membuka pasar secara bebas yang justru merugikan rakyat.

Negara dalam sistem Islam memberikan modal usaha bagi rakyat yang ingin berbisnis, bukan sekadar menyerahkan nasib ekonomi kepada swasta atau asing.

Negara dapat memberikan tanah atau sumber daya kepada individu atau kelompok yang mampu mengelolanya dengan produktif, sehingga lapangan pekerjaan terbuka lebih luas.

Islam menuntut pemimpin untuk melayani rakyat, bukan mengabdi kepada kepentingan oligarki. Sistem kepemimpinan Islam akan memastikan kebijakan ekonomi berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir elite penguasa.

Seperti dalam firman Allah Swt.

Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir elit (oligarki), seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Negara harus mengelola ekonomi dengan adil untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

PHK massal di Sritex bukan sekadar masalah perusahaan, tetapi akibat dari sistem kapitalisme yang menempatkan kepentingan bisnis asing di atas kepentingan rakyat. Selama sistem ini masih diterapkan, gelombang PHK akan terus terjadi, menambah beban rakyat kecil.

Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah, sistem ekonomi yang adil dan stabil dapat terwujud. Islam tidak hanya memberikan solusi parsial, tetapi menawarkan sistem ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya untuk segelintir orang.

Semoga Allah memberikan kita pemimpin yang adil dan sistem yang menyejahterakan seluruh umat. Aamiin.