Sistem Islam Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Ekologi

TanahRibathMedia.Com—Dalam realitas kehidupan manusia yang kompleks, terkadang kita dihadapkan pada paradoks yang sulit dipahami. Salah satunya adalah ketika sebuah negara berupaya meningkatkan perekonomiannya namun harus mengorbankan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Peningkatan ekonomi sering diukur dengan indikator seperti pertumbuhan GDP, investasi asing, atau neraca perdagangan. Namun, di balik angka-angka cemerlang tersebut, terkadang terselip realitas yang pahit yang harus dihadapi oleh rakyat.

Berbagai bencana alam, seperti banjir yang sering melanda wilayah tertentu, sering dianggap hanya sebagai bencana alam yang tidak dapat dihindari. Namun, apakah kita pernah menyadari bahwa sebagian bencana tersebut juga disebabkan oleh ulah manusia? Terutama terkait dengan budaya dan kebijakan struktural dalam pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi.

Warga yang terdampak banjir di Jabodetabek mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah karena kurangnya solusi menyeluruh. Seorang warga bernama Happy, yang tinggal di Pekayon, Bekasi Selatan selama 11 tahun, mengalami banjir beberapa kali. Banjir terbaru pada 4 Maret 2025 membuatnya trauma. Happy dipaksa dievakuasi dengan perahu bersama anaknya yang berusia 18 bulan (https://www.bbc.com, 6-3-2025).

Saat ini, banyak negara memilih sistem kapitalisme sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan fokus pada aspek ekonomi dan keuntungan. Sistem ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, negara-negara mulai menyadari bahwa penerapan sistem kapitalisme ini membawa konsekuensi negatif. Selain menciptakan ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kapitalisme juga berkontribusi pada berbagai masalah lingkungan, termasuk banjir yang berulang.

Hal itu disebabkan oleh watak kapitalisme yang cenderung mendorong eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Memakai prinsip-prinsip profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, meski seringkali bertentangan dengan kebutuhan akan pelestarian lingkungan dan mitigasi risiko bencana alam. Misalnya, perusahaan sering mengabaikan aspek lingkungan dalam kegiatan produksi mereka demi mendapatkan keuntungan maksimal. Hal ini memungkinkan terjadinya banjir berulang sebagai dampak dari eksploitasi lingkungan yang berlebihan. 

Untuk itu, penting bagi kita tidak hanya melihat banjir sebagai fenomena alam semata, tetapi juga sebagai hasil dari sistem ekonomi dan sosial yang dianut. Mengritisi paradigma kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan finansial tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat harus menjadi langkah awal dalam mengubah pola pikir kolektif kita. Selain itu, negara juga harus mengambil peran yang lebih proaktif dalam melindungi lingkungan dan menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Sejatinya sebuah negara yang maju bukan hanya dari segi statistik, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakatnya. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan beralih ke sistem Islam kaffah atau khilafah yang memiliki sistem ekonomi berbasis Islam yang dapat menjadi alternatif untuk mengurangi dampak negatif dari kapitalisme konvensional.

Sebagaimana Islam mendorong umatnya untuk menjadi pengelola bumi yang baik, artinya memperlakukan alam dan lingkungan dengan tanggung jawab penuh. Adanya larangan privatisasi juga berperan penting dalam menjaga alam, agar sumber daya alam vital tidak dimonopoli demi keuntungan pribadi. Selain itu prinsip-prinsip pembagian kepemilikan yang jelas dalam sistem ekonomi Islam juga akan dapat memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. 

Dalam kebijakan negara yang menegakkan syariat Islam sebagai landasan hukumnya, langkah-langkah taktis akan diambil untuk mengatasi risiko banjir. Salah satunya adalah dengan membuat pemetaan daerah-daerah rendah yang rawan terendam banjir, daerah tersebut dilarang keras bagi penduduk untuk membangun permukiman di wilayah tersebut. Negara akan merancang pembangunan saluran air baru, sistem resapan air, dan sumur resapan untuk mencegah genangan air di dataran rendah. Penerapan ketentuan ketat terkait izin pembangunan juga akan ditegakkan sehingga pembangunan di lahan yang rawan dan berisiko akan ditolak.

Negara tidak akan ragu untuk memberlakukan sanksi kepada siapa pun yang melanggar kebijakan tersebut, tanpa pandang bulu, sesuai dengan nilai-nilai Al Quran dan Sunnah. Keputusan negara yang mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif banjir, akan dikembangkan secara menyeluruh.

Melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang ekonomi dan kebijakan negara yang mengedepankan keberlanjutan alam sebagai amanah dan anugerah Allah, manusia akan bisa menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, negara juga dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyatnya tanpa harus mengorbankan lingkungan dan merugikan rakyatnya.