Relokasi Warga Gaza Menyimpan Banyak Persoalan Mendasar

TanahRibathMedia.Com—Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia sebagai bentuk bantuan kemanusiaan, menurut Pengamat Politik Internasional dari Geopolitical Institute Hasbi Aswar, Ph.D, menyimpan banyak persolaan mendasar.

“Adanya kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia sebagai bentuk bantuan kemanusiaan menyimpan banyak persoalan mendasar,” tuturnya kepada Tanah Ribath Media, Jumat (18-4-2025).

Ia menguraikan lebih lanjut terkait persoalan mendasar Palestina jika direlokasi adalah:

Pertama, sejak awal, proyek kolonial Zionis memang bertujuan mengusir seluruh penduduk Palestina dari tanah mereka.

“Sejarah mencatat bahwa intimidasi, pemenjaraan, dan pembantaian telah lama menjadi strategi utama Israel untuk mengosongkan Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Rencana evakuasi ini, meskipun dibalut dengan alasan kemanusiaan, secara tidak langsung justru sejalan dengan kepentingan Zionis yaitu mengosongkan Gaza dari rakyatnya agar eksistensi entitas kolonial semakin aman dan tak terganggu,” ungkapnya.

Hasbi menilai pernyataan Prabowo bahwa para pengungsi akan "dipulangkan" setelah dirawat pun terdengar naif, jika tidak bisa disebut sebagai pengalihan isu.

“Realitanya, jutaan warga Palestina yang terusir sejak 1948 hingga kini masih tersebar sebagai pengungsi di Lebanon, Yordania, dan Suriah tanpa hak untuk kembali ke tanah air mereka. Apakah kita sungguh percaya bahwa Israel akan membuka gerbangnya untuk menerima kembali warga Gaza yang telah direlokasi ke Indonesia? Tentu tidak. Pengalaman sejarah menunjukkan sebaliknya,” bebernya.

Kedua, kebijakan ini tampak tergesa-gesa dan tidak dirancang dengan pertimbangan strategis yang matang. Bahkan muncul dugaan bahwa langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya diplomasi tawar-menawar Indonesia di tingkat global terkait perang tarif yang sedang mencuat.

“Jika benar ini adalah diplomasi tawar menawar, maka rencana ini tidak hanya kehilangan esensi kemanusiaannya, tetapi juga mencederai prinsip solidaritas terhadap Palestina yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia,” sesalnya.

Ketiga, sikap pemerintah Indonesia yang hanya menyoroti aspek kemanusiaan dari tragedi Gaza memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap akar persoalan utama, yakni penjajahan Zionis.

“Ini adalah persoalan politik, bukan sekadar isu kemanusiaan, bukan hanya bantuan medis atau evakuasi, melainkan butuh aksi politik nyata untuk menghentikan kejahatan penjajahan misalnya melalui embargo internasional, boikot produk-produk pendukung Israel, dan pembentukan koalisi militer internasional untuk memberi tekanan serius terhadap entitas Zionis,” imbuhnya.

Ia menyayangkan keberanian untuk bersikap tegas dan solutif terhadap penjajah tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dunia Islam hari ini. Alih-alih memperkuat posisi rakyat Palestina, kebijakan relokasi ini justru menambah masalah baru dengan merampas hak mereka untuk tetap tinggal dan berjuang di tanah air sendiri.

“Jika mereka enggan menggunakan alasan persaudaraan seiman, setidaknya ada alasan persaudaraan sebagai umat Manusia. Kalau tidak mampu bersikap tegas, jangan salahkan jika ada suara sumbang yang menyebutkan bahwa pemimpin kita memberikan karpet merah untuk terus membantai warga Gaza,” tutupnya.[] Erlina